Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menjelaskan mekanisme ketatanegaraan yang harus ditempuh apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Titi, pengunduran diri merupakan tindakan sukarela yang termasuk dalam kategori berhenti sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Jika benar Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto maka jabatan Wakil Presiden secara konstitusional dinyatakan kosong.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden, maka jabatan Wakil Presiden menjadi kosong,”
kata Titi kepada Owrite, Kamis, 12 November 2026.
Titi menyampaikan konsekuensi jika Gibran mengundurkan diri maka proses politik di DPR melalui mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) yang bertujuan mengusulkan pemakzulan tak perlu dilanjutkan.
Iklan
Ia mengatakan dengan Gibran mundur atas kehendaknya sendiri, tak ada lagi pejabat yang jadi sasaran usulan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Yang berlaku selanjutnya adalah mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,”
jelas pendiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu.
60 Hari Pilih Wapres
Dijelaskan Titi, setelah jabatan Wakil Presiden kosong, mekanisme selanjutnya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan itu, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dosen sekaligus pakar hukum tata negara Titi Anggaraini. (Foto: Dok. Istimewa).
Dalam prosesnya, Presiden Prabowo punya kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Pengajuan itu harus disertai kelengkapan persyaratan dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Selanjutnya, kedua calon Wakil Presiden akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna MPR.
MPR memilih satu di antara dua calon tersebut melalui pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden,”
lanjut Titi.
Lantas, bagaimana apabila hasil pemungutan suara di MPR menghasilkan jumlah suara yang sama?
Titi menuturkan, dalam UU MD3 mengatur mekanisme untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Pemungutan suara akan diulang satu kali apabila kedua calon memperoleh suara sama banyak.
Namun, ia menekankan jika hasil pemungutan suara ulang tetap berimbang, keputusan akhir berada di tangan Prabowo selaku Presiden.
Bila tetap sama, Presiden yang menentukan salah satu di antara kedua calon tersebut,”
ujar Titi.
Wakil Presiden yang terpilih bakal dilantik dan menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan Presiden yang sedang berlangsung.
DPR Tak Terlibat
Lebih lanjut, Titi menjelaskan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong akibat pengunduran diri tidak secara langsung melibatkan DPR.
Dia menuturkan peran DPR dalam proses ketatanegaraan tersebut berbeda dengan mekanisme pemakzulan. DPR hanya terlibat apabila jalur yang ditempuh adalah pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dalam hal pengunduran diri sukarela, kewenangan berada pada Presiden untuk mengusulkan dua calon. Sementara, MPR bertugas memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti.
Titi juga menyoroti persoalan asal partai politik dari dua nama yang nantinya diajukan Presiden Prabowo.
Menurut dia, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3 tak secara eksplisit membatasi calon Wakil Presiden harus berasal dari kader partai politik atau gabungan partai tertentu.
Meski demikian, ada ketentuan lain dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang menyebutkan pengusulan dua figur calon Wakil Presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden.
Bila merujuk penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, tetap perlu ada keterlibatan satu partai atau gabungan partai pengusung presiden dan wapres dalam proses pencalonan tersebut,”
