Menurutnya, istilah tersebut juga sesuai dengan surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani. Ia meminta media menggunakan nomenklatur yang tepat karena istilah berhenti memang tercantum dalam konstitusi maupun surat yang disampaikan Gibran.
Taufik mengakui tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur kapan penyerahan surat berhenti seorang Wapres menimbulkan konsekuensi kekosongan jabatan. Kondisi itu, kata Taufik, membuat penafsiran hukum diperlukan untuk menentukan kapan status tersebut mulai berlaku.
Ia menggunakan prinsip deklaratoir untuk menjelaskan persoalan tersebut. Artinya, ketika seseorang secara formal menyampaikan surat berhenti kepada MPR, pernyataan itu sudah mendeklarasikan berakhirnya jabatan yang bersangkutan. Tidak diperlukan lagi ketetapan khusus untuk menyatakan surat tersebut diterima atau ditolak.
“Dia sudah mendeklarasikan, deklarasinya enggak bisa dicabut. Ketika dia mendeklarasikan maka status itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia enggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan,”
jelas Taufik.
Dengan penafsiran tersebut, Gibran tak bisa membatalkan keputusan berhentinya setelah surat diserahkan kepada MPR. Taufik menyampaikan deklarasi formal yang sudah disampaikan menimbulkan konsekuensi hukum dan ketatanegaraan.
Di sisi lain, penyerahan surat itu langsung memunculkan kewajiban konstitusional bagi MPR untuk memproses pengisian jabatan Wapres.
Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, MPR wajib menggelar rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam setelah kekosongan jabatan terjadi.
Rapat gabungan itu memiliki dua agenda utama, yakni menetapkan jadwal Sidang Paripurna pemilihan Wapres pengganti dan mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon beserta persyaratannya.
Presiden kemudian wajib menyampaikan dua nama calon Wapres paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna. Setelah itu, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan kedua kandidat. Tim tersebut memiliki waktu paling lama tujuh hari untuk menyelesaikan pemeriksaan.
Adapun pemilihan Wapres pengganti harus dilakukan melalui Sidang Paripurna MPR paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Taufik mengatakan seluruh tahapan tersebut sebenarnya bisa dipadatkan apabila Presiden telah menyiapkan nama kandidat dan dokumen persyaratannya.
“Jadi, proses-proses ini meskipun ada batas waktu yang cukup panjang, cuma diperbolehkan untuk kemudian dipadatkan,”
jelasnya.
