Klaim peningkatan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berdasarkan pemantauan big data Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dinilai belum cukup menggambarkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.
Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (UNAIR) Suko Widodo menjelaskan pengukuran kepuasan publik perlu mempertimbangkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Kata dia, pengukuran bukan hanya mengandalkan data aktivitas digital.
Kalau kepuasan itu, pertanyaannya kepada rakyat yang jujur tentukan problem apa yang sekarang muncul? Misalnya kita melihatnya apakah dari aspek ekonomi, mencari kerja, kemudian sekolah. Banyaknya kesulitan yang dirasakan masyarakat,”
kata Suko kepada Owrite, Kamis, 19 November 2026.
Ia juga menyoroti pentingnya melihat respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).






