Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Palu Puan Berbunyi! DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset yang Dinanti 18 Tahun

DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Tegaskan Bukan karena Tekanan

DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang proses regulasi yang sudah tertahan selama 18 tahun.

Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengambilan keputusan setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Komisi III DPR.

Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR. Dan, sekarang alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,”

ujar Puan sebelum pengambilan keputusan.

Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya sudah menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Iklan

Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk membawa RUU tersebut ke tahap pengesahan.

Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?”

tanya Puan.

Setuju,”

jawab serentak peserta rapat paripurna.

Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda DPR resmi menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Di balik pengesahan tersebut, Puan turut menekankan bahwa keputusan DPR bukan hasil tekanan maupun desakan pihak tertentu.

Dia mengklaim persetujuan diberikan setelah proses pembahasan dan penyerapan aspirasi publik dilakukan melalui berbagai tahapan.

Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan. Bukan karena dipaksa. Namun, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,”

jelas politikus PDIP itu.

Puan memaparkan selama pembahasan RUU Perampasan Aset, DPR telah menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Forum itu jadi sarana untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait substansi regulasi.

Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi. Anggota dewan juga mendatangi 46 daerah pemilihan untuk menyerap pandangan masyarakat mengenai pembentukan aturan tersebut.

Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi,”

ujar Puan.

Dia menambahkan, pembahasan RUU juga mencakup penelitian, penelaahan, hingga evaluasi terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset.

Langkah tersebut dilakukan agar aturan baru tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Puan berharap pengesahan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.