Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk membawa RUU tersebut ke tahap pengesahan.
Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?”
tanya Puan.
Setuju,”
jawab serentak peserta rapat paripurna.
Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda DPR resmi menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Di balik pengesahan tersebut, Puan turut menekankan bahwa keputusan DPR bukan hasil tekanan maupun desakan pihak tertentu.
Dia mengklaim persetujuan diberikan setelah proses pembahasan dan penyerapan aspirasi publik dilakukan melalui berbagai tahapan.
Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan. Bukan karena dipaksa. Namun, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,”
jelas politikus PDIP itu.
Puan memaparkan selama pembahasan RUU Perampasan Aset, DPR telah menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Forum itu jadi sarana untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait substansi regulasi.
Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi. Anggota dewan juga mendatangi 46 daerah pemilihan untuk menyerap pandangan masyarakat mengenai pembentukan aturan tersebut.
Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi,”
ujar Puan.
Dia menambahkan, pembahasan RUU juga mencakup penelitian, penelaahan, hingga evaluasi terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset.
Langkah tersebut dilakukan agar aturan baru tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Puan berharap pengesahan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pembentukannya.