UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Mengapa Pejabat Kaya Tak Wajar Tak Ikut Dijerat?
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Ase
DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan. Padahal, ketentuan itu jadi salah satu aspirasi masyarakat sipil dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Illicit enrichment berkaitan dengan peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan atau sumber pendapatan sahnya. DPR pun membeberkan alasan ketentuan itu tidak dimasukkan dalam undang-undang.
Iklan
Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,”
kata Habiburokhman usai Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Ia mengatakan DPR juga mempelajari penerapan illicit enrichment di sejumlah negara sebagai bahan perbandingan. Dari hasil kajian itu, Habiburokhman menyebut Amerika Serikat (AS) dan Inggris tak menerapkan ketentuan tersebut karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia.
Di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,”
ujarnya.
Habiburokhman turut menyinggung Jerman. Menurutnya, ketentuan serupa di negara tersebut pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Selain perbandingan dengan negara lain, DPR mengaku telah menghadirkan setidaknya 15 elemen untuk membahas secara khusus persoalan illicit enrichment.
Habiburokhman menyebut elemen-elemen tersebut juga menyampaikan pandangan bahwa ketentuan itu bertentangan dengan hak asasi manusia.
Yang kedua dalam teknis perundang-undangan, ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,”
jelasnya.
Atas dua pertimbangan tersebut, DPR memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset.
Habiburokhman menegaskan karakter regulasi yang mengatur hukum acara menjadi salah satu alasan ketentuan tersebut tidak dapat diakomodasi.
Jadi, memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini,”
katanya.
Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang-Undang. (Foto: Owrite/Rika Pangesti).
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah melalui proses pembahasan panjang. Ia membantah regulasi tersebut disahkan karena desakan atau dilakukan secara terburu-buru.
Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,”
kata Puan.
Puan menyebut DPR telah menggelar 87 kali kegiatan meaningful participation, melakukan kunjungan ke 15 provinsi hingga menjangkau 46 daerah pemilihan. Ia mengatakan berbagai kekhawatiran masyarakat juga telah diantisipasi dalam pembahasan.
RUU Perampasan Aset sebelumnya menjadi salah satu tuntutan masyarakat sipil agar segera diselesaikan. Meski sempat didorong untuk ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026, DPR akhirnya mengesahkan regulasi tersebut pada 19 November 2026.