Wacana revisi UU Pertahanan kini mulai dijajaki DPR RI bersama Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai Undang-Undang Pertahanan Negara perlu dikaji ulang agar mampu menjawab perubahan situasi keamanan.
“Menurut saya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memang perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia,”
kata Dave, Jumat, 20 November 2026.
Dave menjelaskan tantangan pertahanan saat ini semakin kompleks. Selain dinamika keamanan kawasan, perkembangan teknologi militer dan ancaman siber juga perlu jadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi.
“Karena itu, aturan pertahanan negara harus mampu menjawab perubahan tersebut dan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan pertahanan ke depan,”
ujar politikus Partai Golkar itu.
Menurut dia, revisi tak cukup hanya memperbarui aturan secara administratif. Pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi apakah strategi pertahanan negara yang selama ini diterapkan masih relevan untuk menghadapi berbagai ancaman baru.
Iklan
Salah satu aspek yang perlu dikaji ialah konsep pertahanan defensif aktif. Penguatan sistem pertahanan semesta juga dinilai penting agar kemampuan pertahanan Indonesia tak hanya bertumpu pada kekuatan militer.
“Penguatan pertahanan semesta, modernisasi alutsista, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga perlu mendapat perhatian,”
tutur Dave.
Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri turut menjadi perhatian.
Dua aspek tersebut dinilai perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian dan kemampuan pertahanan nasional.
Selain itu, Dave menyoroti pentingnya koordinasi antarkementerian dan lembaga. Pembagian tanggung jawab yang jelas diperlukan agar seluruh unsur pertahanan dapat bekerja secara terpadu.
Terkait proses revisi, Dave menyebut pimpinan Komisi I DPR RI telah melakukan diskusi awal bersama Menteri Pertahanan mengenai rencana penyempurnaan UU tersebut.
Ke depan, direncanakan pembentukan kelompok kerja yang melibatkan tim ahli dari Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI untuk mendalami materi yang perlu diperbarui,”
ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. (Foto: fraksigolkar.com)
Meski demikian, Dave menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum masuk ke pembahasan revisi secara formal. Artinya, sejumlah materi yang akan diubah masih perlu didalami bersama sebelum masuk ke tahapan legislasi.
Dave berharap revisi UU Pertahanan nantinya diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan menghadapi tantangan keamanan ke depan.
Proses penyusunannya perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional,”
kata dia.
Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang kuat dan modern, sekaligus mampu melindungi seluruh wilayah negara.
Sebelumnya, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 November 2026, sekitar pukul 13.50 WIB.
Agenda kedatangan Sjafrie untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruang pimpinan DPR. Usai pertemuan dengan Dasco yang berlangsung sekitar satu jam, ia akhirnya beri penjelasan.
Sjafrie mengaku ingin berkonsultasi dengan Dasco dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,”
kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Sjafrie, sejumlah perkembangan dalam penyelenggaraan pertahanan negara belum terakomodasi dalam regulasi tersebut. Salah satu terkait strategi pertahanan Indonesia yang hingga kini belum tertulis secara eksplisit dalam UU Pertahanan.
Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif,”