Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Diadukan ICW ke MKD soal RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kami Sudah Lakukan yang Terbaik

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons pengaduan koalisi masyarakat sipil ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik dalam pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset.

Respons Habiburokhman usai Diadukan ICW ke MKD soal RUU Perampasan Aset: Kami Sudah Lakukan yang Terbaik

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons pengaduan koalisi masyarakat sipil ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik dalam pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia mengklaim DPR telah menjalankan proses legislasi secara terbuka dengan menerima aspirasi masyarakat.

Pengaduan tersebut dilayangkan karena koalisi menilai DPR tak menyebarluaskan draf RUU Perampasan Aset kepada publik hingga undang-undang disahkan. ICW menyebut pelibatan puluhan kelompok masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) belum memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Enggak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,”

kata Habiburokhman, Jumat, 20 November 2026.

Habiburokhman membantah tudingan bahwa DPR menutup akses publik terhadap draf undang-undang tersebut. Ia menyebut rancangan sudah diunggah melalui laman resmi DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan di tingkat panitia kerja (Panja).

Iklan

Soal draf jelas sudah diunggah oleh Kesekjenan sejak adanya secara resmi draf awal yakni saat Panja penyerahan DIM,”

ujarnya.

Ia juga mengklaim seluruh tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung terbuka. Mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, rapat Panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.

Menurutnya, rangkaian pembahasan itu bahkan diliput media massa dan disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen serta akun YouTube parlemen. Habiburokhman juga menyebut proses itu dihadiri mahasiswa yang sedang menjalani program magang di DPR.

Diliput media massa, disiarkan live tv parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi,”

ungkapnya.

Terkait kritik ICW yang mengaku tidak pernah diundang dalam pembahasan, Habiburokhman menyebut Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber. Ia mengatakan terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri, tetapi hanya 87 yang bisa diakomodasi untuk mengikuti pembahasan secara langsung.

Habiburokhman mengklaim pihak yang belum mendapat kesempatan hadir diminta menyampaikan masukan secara tertulis.

Langkah itu diambil karena keterbatasan waktu pembahasan, sehingga tidak seluruh pihak yang berminat dapat diundang dalam forum RDPU.

Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,”

jelasnya.

Ia kemudian menyoroti ICW yang disebut tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber. Menurut Habiburokhman, mengundang ICW tanpa melalui mekanisme yang sama justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat lain yang telah lebih dulu mengajukan permohonan.

“Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber,”

ujar politikus Partai Gerindra itu.

Habiburokhman juga menyebut ICW tak pernah mengirimkan masukan tertulis terkait rumusan RUU Perampasan Aset. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika DPR dipersoalkan karena tidak mengundang organisasi tersebut dalam forum pembahasan.

Kalau kami mengundang mereka tentu tidka adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,”

tuturnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.