Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Usul Wapres Lebih dari Satu Orang Bikin Heboh, Ketua DPD: Saya Tidak Sedang cari Sensasi

Usulan Ketua DPD RI Sultan Najamudin soal wapres lebih dari satu orang menuai kritik dan memantik kehebohan.

Sultan Tegaskan DPD Tak Usung Dasco Jadi Wapres, Dukungan Anggota Bukan Sikap Lembaga
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin. (Owrite/Rika Pangesti).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin kembali mengemukakan gagasan agar Indonesia mempertimbangkan memiliki lebih dari satu wakil presiden. Usulan senator asal Bengkulu itu menuai kritik.

Menurut dia, gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan memperkuat keterwakilan daerah dalam sistem kepemimpinan nasional. Sultan mengatakan ide tersebut bukan hal baru. Dia mengaku telah melontarkannya sejak 2019 sebagai bagian dari pemikirannya mengenai masa depan sistem kepemimpinan Indonesia.

Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,”

kata Bachtiar dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 November 2026.

Dia menjelaskan alasan ide tersebut dikarenakan Indonesia memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta ribuan pulau dengan keragaman suku, budaya, adat istiadat, dan persoalan di setiap daerah.

Iklan

Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem kepemimpinan nasional. Ia menilai perlu ada keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan kepentingan daerah.

“Menurut saya, perlu terus kita pikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah. Bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi,”

ujar eks Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Meski demikian, Sultan tidak mengklaim bahwa memiliki lebih dari satu wakil presiden merupakan satu-satunya solusi. Dia justru mendorong agar gagasan tersebut diuji dan dibahas secara terbuka oleh para ahli hukum tata negara, akademisi, politisi, serta masyarakat.

Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga,”

ujarnya.

Sultan juga menegaskan gagasan itu bukan usulan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah diatur dalam konstitusi sehingga perubahan apa pun harus melalui kajian serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas.

Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas,”

jelasnya.

Dia pun membantah gagasan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik sesaat maupun upaya mencari perhatian di tengah ramainya perbincangan mengenai posisi wakil presiden. Sultan menyebut dirinya hanya ingin menyumbangkan pemikiran bagi masa depan sistem pemerintahan Indonesia.

“Jadi, tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi, Sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana,”

tuturnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.