Proses pemilihan wakil presiden atau wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi persoalan hukum. Potensi itu jika MPR tetap merujuk tenggat 25 November 2026 untuk menerima dua nama cawapres dari Presiden Prabowo Subianto.
Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menilai jika sidang paripurna MPR tetap digelar pada 9 Desember 2026, Presiden semestinya sudah menyampaikan dua nama calon wapres paling lambat 19 November 2026. Menurutnya, batas Waktu itu merujuk pada ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 136 Tata Tertib (Tatib) MPR.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seharusnya maksimal 19 November 2026 jika sidang paripurna MPR tetap dijadwalkan pada 9 Desember 2026,”
kata Titi kepada Owrite di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.
Titi menjelaskan Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 136 Tata Tertib (Tatib) MPR mengatur pengusulan calon paling lambat 14 hari sebelum sidang. Ia mengatakan ketentuan hari dalam aturan tersebut merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender.
Iklan
Ia mengatakan demikian karena merujuk Pasal 1 angka 9 UU MD3 dan Pasal 1 angka 22 Tatib MPR.
Di mana ‘hari’ dalam kedua aturan tersebut didefinisikan sebagai hari kerja (bukan hari kalender) sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU MD3 dan Pasal 1 angka 22 Tatib MPR,”
jelas Titi.
Menurut dia, bila MPR tetap menetapkan 25 November sebagai batas akhir penyetoran nama dan melanjutkan pemilihan pada 9 Desember, proses tersebut berpotensi mengandung cacat prosedur. Kondisi ini membuka peluang munculnya gugatan hukum yang dapat berujung pada pembatalan proses maupun penetapan wapres pengganti.
Lebih lanjut, ia menambahkan keputusan atau penetapan wapres yang dihasilkan melalui prosedur bermasalah bisa menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dia menyebut potensi gugatan bisa diarahkan terhadap keputusan administratif yang bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum.
Maka proses pengusulan dan pemilihan tersebut mengandung cacat prosedur. Cacat ini rentan diikuti gugatan hukum yang berpotensi mengakibatkan proses atau penetapan MPR dinyatakan tidak sah,”
lanjut Titi.
Ilustrasi Prabowo tanpa pendamping Wapres/Doc. Owrite/Acel
Pun, ia menilai jika gugatan dikabulkan, putusan PTUN berpotensi membatalkan penetapan tersebut.
Selain PTUN, tidak tertutup kemungkinan ada upaya hukum lain dari pihak-pihak yang menilai proses tersebut cacat,”
kata Titi.
Titi mengingatkan tak hanya berisiko secara hukum, persoalan tenggat itu juga bisa perpanjang kontroversi politik di tengah masyarakat. Bagi dia, polemik yang terus berlanjut berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan mengurangi legitimasi politik wapres yang nanti terpilih.
Dari sisi politik, proses yang bermasalah ini berpotensi terus memicu kontroversi publik secara berkelanjutan,”
tutur Titi yang juga pegiat pemilu.
Ia juga menyampaikan pengabaian terhadap ketentuan prosedural dalam UU MD3 dan Tatib MPR bisa jadi preseden buruk bagi praktik ketatanegaraan Indonesia. Kedua aturan itu merupakan hukum acara yang disusun untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan lembaga negara.
Menurut Titi, apabila tenggat dan tata cara yang sudah diatur justru diabaikan, prinsip negara hukum dapat terancam. Hal itu juga berpotensi membuka ruang bagi tindakan serupa pada masa mendatang.
Maka itu, Titi meminta pemerintah dan MPR menyesuaikan jadwal pemilihan agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Jika Presiden baru menyerahkan dua nama calon pada 25 November, sidang pemilihan semestinya digeser menjadi 15 Desember 2026 atau tanggal lain yang tetap memenuhi ketentuan 14 hari kerja.
Ia menambahkan, penyesuaian jadwal masih dimungkinkan selama proses tersebut dilakukan dalam batas 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan wapres. Dengan demikian, MPR tak perlu memaksakan sidang pada 9 Desember apabila tenggat pengusulan calon tak terpenuhi.
Selama masih dalam batas 60 hari sejak kekosongan jabatan, penyesuaian jadwal tetap bisa dilakukan dan dibenarkan secara konstitusional,”
kata Titi.
Titi menekankan, penyesuaian itu menjadi jalan untuk memastikan proses pemilihan berlangsung sesuai aturan. Selain itu, untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mengakhiri perdebatan yang berpotensi terus berkembang di ruang publik.
Dengan cara ini, proses berjalan sesuai aturan yang sudah ada, kepastian hukum terjaga, dan ruang perdebatan yang tidak perlu bisa dieliminir,”