Rencana DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 mendapat peringatan keras dari Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana. Menurutnya…
Pakar kebijakan publik Bambang Harymurti, meminta RUU Perampasan Aset secara tegas mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik. Menurutnya, kewenangan…
