Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data terbaru terkait bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.
Hingga Jumat 12 Desember 2025 pukul 08.15 WIB, jumlah korban meninggal dunia meningkat menjadi 990 orang, setelah ditemukannya 21 jenazah tambahan pada hari sebelumnya.
Berdasarkan laporan resmi BNPB, sebaran jumlah korban meninggal paling banyak berada di Kabupaten Agam 183 orang, Aceh Utara 158 orang, Tapanuli Tengah 111 orang, Tapanuli Selatan 86 orang. Selain itu, 222 orang masih dinyatakan hilang, sementara 5.400 orang lainnya mengalami luka-luka.
Banjir dan longsor yang terjadi akhir tahun ini memberikan dampak masif pada tiga provinsi besar di Sumatera. BNPB mencatat 157.800 rumah mengalami kerusakan, 800 ribu warga masih mengungsi, 1.200 fasilitas umum rusak.
Selain itu, 219 fasilitas kesehatan terdampak, 581 sekolah rusak, 434 rumah ibadah rusak, 290 kantor dan gedung terdampak, dan 498 jembatan putus atau tidak berfungsi.
Skala kerusakan ini menjadikan bencana tersebut sebagai salah satu yang terbesar beberapa tahun terakhir.
Siapkan Huntara Korban Terdampak
Upaya penanganan kini memasuki tahap penting pembangunan hunian sementara (huntara). Salah satu wilayah yang bersiap adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.
Penanggung jawab BNPB di wilayah tersebut, Rudi Supriyadi, menjelaskan bahwa proses persiapan huntara sudah dimulai dan dilakukan secara terkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, BPBD, dan unsur terkait lainnya.
Prioritas Penerima Huntara
Rudi menegaskan bahwa huntara diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, atau tinggal di area yang rawan pergerakan tanah.
Penerima manfaat akan didata lengkap by name by address dan ditetapkan melalui SK Bupati,”
Rudi.
Dokumen dan Dukungan Teknis
Untuk memulai pembangunan, diperlukan dua dokumen utama yang ditandatangani bupati SK Penetapan Lokasi Huntara, dan SK Daftar Penerima Huntara.
BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana juga memberikan supervisi terkait survei lokasi.
Proses ini melibatkan tim teknis lengkap dengan alat pemetaan, alat ukur elevasi, serta drafter untuk pembuatan desain.
Saat ini sudah ada enam lokasi usulan huntara di dua kecamatan yang telah dikoordinasikan bersama camat dan wakil nagari.
