Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Hashim Djojohadikusumo membantah isu yang berhembus terkait Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki jutaan hektare kebun sawit di Sumatera maupun wilayah lain di Indonesia. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang beredar luas di media sosial.
Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit, di Sumatera maupun di mana pun di Indonesia,”
kata Hashim saat sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 GEKIRA di Nusantara Ballroom NT Tower, Jakarta, dikutip Selasa, 23 Desember 2025.
Hashim menilai isu kepemilikan kebun sawit sengaja dihembuskan untuk merusak reputasi Presiden Prabowo, terutama di tengah upaya pemerintah menertibkan sektor sumber daya alam, termasuk penanganan kebun sawit ilegal dan penguasaan lahan oleh negara.
Menurut Ketua Dewan GEKIRA itu, narasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kelompok tertentu yang merasa terganggu oleh kebijakan penertiban tersebut.
Ini bukan kritik yang sehat, tetapi fitnah yang disebarkan secara sistematis,”
ujarnya.
Lebih jauh, Hashim yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim mengungkapkan bahwa serangan terhadap Presiden Prabowo di media sosial terjadi hampir setiap hari dengan berbagai tuduhan yang dinilainya menyesatkan publik.
Tiap hari di media sosial itu isinya fitnah. Macam-macam tuduhannya, mulai dari disebut punya kebun sawit, menguasai hacker, sampai dituding bertanggung jawab atas berbagai bencana alam,”
bebernya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi di ruang digital. Menurutnya, arus informasi yang tidak terverifikasi berpotensi membentuk opini publik yang keliru.
Media sosial harus disikapi dengan hati-hati. Banyak kebohongan dan ujaran kebencian,”
tegas Hashim.
Hashim juga meminta kader GEKIRA serta Partai Gerindra untuk aktif meluruskan informasi yang beredar dengan menyampaikan fakta secara konsisten dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Tolong sebarkan kebenaran. Jangan biarkan fitnah menjadi konsumsi publik setiap hari,”
ujarnya.
Jokowi Bongkar Lahan Prabowo di Debat Presiden
Nyatanya, pernyataan Hashim berseberangan dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan secara terbuka saat Debat Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2019. Dalam debat tersebut, Jokowi menyebut secara eksplisit bahwa Prabowo Subianto memiliki penguasaan lahan dalam skala sangat besar.
Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220.000 hektare. Juga di Aceh Tengah, 120.000 hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya,”
ujar Joko Widodo saat itu.
Pernyataan Jokowi pada itu pun langsung direspons oleh Prabowo Subianto. Prabowo tidak membantah adanya penguasaan lahan dalam skala ratusan ribu hektare, namun menegaskan status hukum lahan tersebut.
Menurut Prabowo, tanah yang ia kuasai bukanlah milik pribadi, melainkan berada dalam skema Hak Guna Usaha (HGU) yang secara hukum merupakan milik negara.
Kemudian saya juga minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai, ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali,”
ujar Prabowo saat debat capres.
Prabowo menambahkan, pengelolaan lahan tersebut ia pandang sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan nasional agar tidak jatuh ke tangan asing. Ia merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional penguasaan negara atas sumber daya alam.
Dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot,”
lanjut Prabowo.
Lalu benarkah Pesiden Prabowo tidak memiliki bisnis di bidang kelapa sawit?
Menurut informasi yang dihimpun dari Tifa Foundation, pada tahun 1985, PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang merupakan perusahan kelapa sawit masuk ke Nagari Lubuk Besar dan Alahan nan Tigo, Sumatera Barat.
PT. TKA sendiri didirikan pada tahun 1984 oleh Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo Subianto yang kala itu merupakan menantu mantan Presiden Soeharto.
Hingga tahun 1990, PT. TKA telah mengambil lahan masyarakat seluas 900 hektare dalam ekspansi perkebunan sawit mereka. Dalam praktik ekspansi, perusahaan mengambil paksa lahan warga melalui dalih latihan militer.
Mengacu pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT TKA telah melakukan konservasi hutan sejak tahun 2008 seluas ± 2.400 (1.300 ha berada di Kab. Solok Selatan dan 1.100 Ha Kab. Dharmasraya).
Jika mengacu pada data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Prabowo Subianto mempunyai daftar gurita bisnis di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan energi, hingga perkebunan dan perhutanan.
Prabowo memulai bisnisnya sejak ia masih aktif di militer. Sumber harta kekayaan Prabowo berasal dari bisnis yang digelutinya, salah satunya adalah PT Nusantara Energy yang berdiri sejak tahun 2001. Perusahaan ini bergerak di bidang tambang batu bara, kelapa sawit, hingga perkebunan. PT Nusantara Energy kini menjadi perusahaan utama Prabowo yang membawahi 27 perusahaan yang bergerak di dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan akta perusahaan, Prabowo Subianto merupakan pemegang saham tunggal di PT Nusantara Energy, perusahaan batu bara dengan luas konsesi 4.793 hektare di Berau, Kalimantan Timur. Di perusahaan ini, jabatan Direktur Utama dipegang oleh Ragowo Hediprasetyo (Didit Hediprasetyo), putra dari Prabowo Subianto.
Sementara posisi direktur dipegang oleh Simon Aloysius Mantiri, yang dalam komposisi TKN Prabowo-Gibran menjabat sebagai sebagai Wakil Bendahara bersama Clifford Wuisan. Selain Simon, juga terdapat nama Aries Marsudiyanto yang menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Energy.
Perusahaan lain yang dimiliki Prabowo adalah PT Nusantara Kaltim Coal yang didirikan pada tahun 2005. PT Nusantara Kaltim Coal memiliki konsesi tambang batu bara seluas 11.040 hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah PT Nusantara Energindo Coal, sisanya dimiliki oleh Prabowo Subianto. Nama Widjono Harjanto juga tercatat sebagai komisaris PT Nusantara Kaltim Coal.
Bisnis pertambangan Prabowo Subianto juga terlacak melalui PT Erabara Persada Nusantara, sebuah perusahaan tambang batu bara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan luas konsesi mencapai 14.980 hektare. Merujuk MODI ESDM, pemegang saham perusahaan ini, antara lain Prabowo Subianto 0,01 persen dan PT Nusantara Energindo Coal sebesar 99,99 persen.
Perusahaan tambang batu bara lainnya yang dimiliki Prabowo adalah PT Nusantara Wahau Coal. Luas konsesi perusahaan ini mencapai 14.890 hektare, berlokasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Saham perusahaan ini dimiliki PT Nusantara Energindo Coal dan Prabowo Subianto.
Gurita bisnis Prabowo Subianto juga merambah ke sektor perkebunan, perhutanan, hingga pengolahan kertas. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusam Hutani Lestari (THL), yang beroperasi di Aceh Tengah, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Utara, Provinsi Aceh.
PT THL memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan SK.556/KptsII/1997 dengan luas areal kerja 97.300 hektare. Izin perusahaan tersebut berakhir pada 14 Mei 2035.
Perusahaan lainnya adalah PT Tanjung Redeb Hutani dengan luas konsesi mencapai 180.330 hektare yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selain itu juga PT Kertas Nusantara, perusahaan pengolahan kertas yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur yang memiliki luas 223.500 hektare. Perusahaan ini semula milik pengusaha Bob Hasan, lalu Prabowo Subianto membeli perseroan itu, dan namanya berubah menjadi PT Kertas Nusantara.
Perusahaan perkebunan milik Prabowo lainnya adalah PT Kiani Hutani Lestari yang menguasai lahan seluas 53.083 hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Lalu, juga ada PT Belantara Pusaka yang memiliki luas lahan sekitar 15.610 hektare di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
