Menteri Luar Negeri dari Indonesia bersama tujuh negara lainnya Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menyuarakan tuntutan tegas kepada Israel agar menjamin operasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional di Gaza dan Tepi Barat.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui akun X Kementerian Luar Negeri RI, @Kemlu_RI, pada Jumat, para menlu menekankan pentingnya akses kemanusiaan yang berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa pembatasan.
Hal ini dinilai krusial mengingat peran vital PBB dan LSM internasional dalam menangani krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Para menteri menegaskan bahwa segala bentuk upaya yang menghalangi aktivitas organisasi kemanusiaan di wilayah konflik tersebut tidak dapat diterima.
Mereka juga memberikan apresiasi terhadap kerja keras badan-badan PBB, khususnya UNRWA, serta organisasi kemanusiaan internasional yang terus membantu warga sipil Palestina di tengah kondisi yang sangat kompleks.
Krisis Kemanusiaan Gaza Kian Memburuk
Dalam pernyataan tersebut, para menlu mengungkapkan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza.
Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem dan tidak menentu, seperti hujan deras dan badai, yang menambah penderitaan warga sipil.
Situasi ini semakin genting akibat terbatasnya akses bantuan kemanusiaan, kelangkaan pasokan kebutuhan vital penyelamat jiwa, serta lambatnya masuk material penting untuk memulihkan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara.
Cuaca buruk disebut telah memperlihatkan rapuhnya kondisi kemanusiaan, terutama bagi sekitar 1,9 juta warga dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan darurat yang tidak layak.
Kamp pengungsian yang terendam banjir, tenda-tenda rusak, bangunan yang runtuh, hingga paparan suhu dingin yang diperparah malnutrisi, secara signifikan meningkatkan ancaman terhadap keselamatan warga sipil.
Risiko wabah penyakit juga meningkat, terutama bagi anak-anak, perempuan, lansia, serta mereka yang memiliki kondisi medis rentan.
Dukungan Resolusi PBB dan Rencana Perdamaian
Negara-negara tersebut menegaskan kembali dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta Rencana Komprehensif Presiden Donald Trump.
Mereka menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam memastikan keberhasilan implementasi rencana tersebut.
Langkah ini ditujukan untuk menjamin gencatan senjata berkelanjutan, mengakhiri konflik di Gaza, memastikan kehidupan yang layak bagi rakyat Palestina, serta membuka jalan menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.
Dalam konteks pemulihan, para menlu menekankan pentingnya percepatan pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak dan tahan lama untuk melindungi warga dari suhu dingin ekstrem.
Mereka juga mendesak komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan Israel agar segera mencabut pembatasan masuk dan distribusi bantuan vital, seperti tenda, material hunian, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, dan dukungan sanitasi.
Selain itu, para menlu menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan secara segera, menyeluruh, dan tanpa hambatan melalui PBB dan badan-badannya, serta percepatan rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit.
Mereka juga menuntut pembukaan Penyeberangan Rafah di kedua arah sebagaimana tercantum dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump.
