Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, pasukan elite Amerika Serikat Delta Force, mencokok Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di Istana Miraflores, Caracas. Penangkapan atas dugaan perdagangan narkoba.
Maduro dan Cilia telah diterbangkan keluar Venezuela dan kini berada dalam tahanan AS, kemungkinan menuju New York untuk pengadilan. Kejadian dinilai bukan sekadar penegakan hukum lintas negara. Lebih dari itu, aksi sepihak Washington ini merupakan pesan simbolik yang mengerikan bagi dunia yaitu hukum internasional tidak lagi berlaku di hadapan kepentingan negara adidaya.
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan, Edwin Tambunan membedah insiden ini sebagai preseden berbahaya yang harus diwaspadai oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Narasi pemberantasan narkoba yang dibangun AS hanyalah selubung dari motif dominasi yang gagal dicapai lewat jalur diplomasi.
Ia berpendapat ada dua makna penangkapan Maduro. Secara subjektif, AS membangun legitimasi tindakannya dengan menempatkan Maduro sebagai kriminal, bukan kepala negara. Tuduhan narco-terrorism (terorisme narkoba) digunakan sebagai pintu masuk untuk mengabaikan kedaulatan Venezuela atas nama pertahanan diri.
Pertama, makna subjektif. Dalam perspektif AS, penangkapan dilakukan karena Maduro dianggap sebagai pelaku kejahatan. Salah satu tuduhan yang disampaikan adalah Maduro terlibat narcoterrorism yang mengganggu kepentingan keamanan AS. Terkait hal ini AS merasa punya dasar hukum melakukan penangkapan tanpa menghormati kedaulatan Venezuela karena dilakukan sebagai self-defense,”
ucap Edwin kepada owrite, Minggu, 4 Januari 2026.
Meskipun publik tahu bahwa tindakan ini dilakukan karena AS gagal “menundukkan” Venezuela dan oposisi yang didukung AS tetap belum mampu mengambil alih kekuasaan. Penangkapan Maduro bisa dianggap sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang “berani” berseberangan dengan Washington.
Makna yang kedua bersifat simbolik. Penangkapan terhadap Maduro menjadi pesan kuat kepada seluruh negara musuh-musuh AS bahwa negara adidaya ini sanggup melakukan cara apa pun apabila kepentingannya terganggu. Di luar kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan di balik alasan yang disampaikan AS, pesan simbolik ini merupakan tujuan penting dari tindakan penangkapan,”
jelas Edwin.
Menyadari situasi seperti ini, maka tidak ada cara lain bagi negara-negara yang berhubungan dengan AS, termasuk Indonesia, ataupun musuh AS untuk lebih berhati-hati menavigasi hubungan mereka. Hukum, rezim, dan organisasi internasional tidak akan berdaya untuk menghentikan aksi negara besar seperti AS jika kepentingannya terganggu.
Edwin berkata mengandalkan negara besar lain juga tidak akan sepenuhnya menghentikan agresi. Pengalaman di Ukraina dan Venezuela menunjukkan hal ini. Ukraina luluh lantak meski mengandalkan AS dan Eropa Barat, sementara Venezuela hanya bisa gigit jari meski mencoba meraih dukungan dari Rusia dan Tiongkok.
Respons Venezuela
Setelah penangkapan, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez menegaskan Maduro adalah presiden satu-satunya di Venezuela. Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump mengatakan, bahwa ia adalah pemimpin baru negara tersebut, setelah Maduro ditangkap oleh pasukan AS.
Lebih lanjut Rodríguez mengatakan, pemerintah siap “membela” Venezuela, setelah Trump menyatakan AS bakal “mengendalikan” negara tersebut; dan ia menyerukan agar warganya tetap tenang dan bersatu; mengecam agresi bersenjata terhadap negaranya; dan menambahkan bahwa dewan pertahanan negara telah diaktifkan.
China Kecam Tindakan Trump
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa Beijing menyatakan keprihatinan serius atas tindakan AS yang secara paksa menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya serta memindahkan mereka keluar negeri.
Langkah AS tersebut jelas melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar dalam hubungan internasional serta tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Cara AS mengirim pasukan untuk menangkap Presiden Maduro dan istrinya adalah salah dan ditentang oleh sejumlah negara.
China menyerukan kepada AS untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi,”
kata juru bicara China dikutip dari Global Times.
Tindakan hegemonik AS tersebut secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia. China dengan tegas menentangnya.
Kami menyerukan kepada AS untuk mematuhi hukum internasional dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB, dan berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain,”
kata juru bicara tersebut.
