Pemerintah Indonesia angkat suara terkait invasi Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela sekaligus penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan situasi di Venezuela.
Indonesia menilai bahwa penggunaan kekuatan terhadap negara berdaulat berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Kemlu juga menyatakan pemerintah terus memantau secara saksama dinamika yang terjadi di Venezuela, dan menolak penggunaan atau ancaman kekuatan dalam menyelesaikan konflik internasional.
Pemerintah Indonesia terus mencermati dengan saksama perkembangan yang terjadi di Venezuela. Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan serta melemahkan prinsip kedaulatan negara dan diplomasi internasional,”
demikian pernyataan Kemlu melalui akun X resminya, dikutip Senin, 5 Januari 2026.
Pemerintah pun menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatannya. Indonesia menilai masa depan Venezuela sepenuhnya harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri tanpa intervensi pihak luar.
Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka,”
lanjut pernyataan tersebut.
Selain itu, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat agar menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian konflik. Pemerintah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum humaniter internasional.
Indonesia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap situasi konflik. Keselamatan dan kondisi kemanusiaan masyarakat Venezuela, menurut Indonesia, tidak boleh dikorbankan akibat eskalasi ketegangan politik dan militer.
Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil,”
tegas Kementerian Luar Negeri.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme diplomasi dan kerja sama multilateral demi menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.
