Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, yang tercermin dari koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hingga disusul mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan empat petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Luhut mengatakan, volatilitas jangka pendek merupakan bagian dari mekanisme pasar yang wajar dan tidak mencerminkan perubahan pada fundamental ekonomi nasional.
Ia menilai, masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) dipandang pemerintah sebagai momentum untuk mempercepat reformasi struktural guna mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih sehat, transparan, adil, dan kompetitif.
Kita tidak perlu panik. Peringatan MSCI adalah cerminan yang jujur atas area yang perlu diperbaiki. Ini momentum untuk membangun pasar modal yang kredibel, yang dipercaya investor karena sistemnya kuat, bukan karena spekulasi,”
ujar Luhut dalam keterangan resmi Senin, 2 Februari 2026.
Luhut meminta, agar masyarakat dan para investor, khususnya investor domestik agar tetap tenang serta tidak terbawa sentimen jangka pendek. Pemerintah, OJK, dan BEI jelas Luhut, akan memperketat pengawasan perdagangan, termasuk pemantauan transaksi tidak wajar, penegakan aturan terhadap praktik manipulasi, serta penguatan komunikasi pasar.
Luhut menjelaskan, DEN dalam hal ini mendukung langkah-langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Pemerintah, OJK, dan BEI. Pertama pemerintah akan merevisi dan memperkuat ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten-emiten utama, disertai mekanisme verifikasi dan sanksi yang tegas.
Menurutnya, transparansi ini penting agar investor mengetahui pemilik manfaat akhir, mencegah praktik-praktik yang tidak sehat, serta memperkuat kepercayaan terhadap integritas pasar modal.
Kedua pemerintah mendorong peningkatan free float saham emiten, khususnya emiten berkapitalisasi besar, guna memperbaiki likuiditas dan kualitas price discovery. Dalam hal ini ambang minimum free float akan ditingkatkan secara bertahap menjadi 15 persen dari sekitar 7,5 persen saat ini melalui peta jalan yang jelas.
Ketiga, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk meminimalkan benturan kepentingan dan memperkuat tata kelola bursa agar lebih independen, profesional, dan akuntabel.
Kemudian keempat, untuk memperdalam likuiditas domestik, pemerintah mendukung langkah OJK dan BEI untuk menaikkan batas atas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20 persen. Hal ini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Dengan memperbesar peran investor institusi domestik, kita membangun bantalan likuiditas agar pasar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi arus modal asing,”
ucapnya.
Pasar Modal Butuh Dirut BEI-Petinggi OJK yang Berani
Lalu kelima, Luhut menilai bahwa pengunduran diri jajaran direksi BEI dan sejumlah pejabat tinggi di OJK sebagai peluang strategis untuk pembaruan kepemimpinan.
Pemerintah katanya, akan mendukung proses seleksi yang transparan dan berbasis merit untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin baru yang berintegritas dan berorientasi pada reformasi.
Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan dan menegakkan aturan. Pasar modal harus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas,”
jelasnya.
Lalu keenam, Luhut mendorong OJK dan BEI untuk mengadopsi teknologi artificial intelligence dalam pengawasan pasar guna mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang berpotensi merugikan investor secara lebih cepat, akurat, dan proaktif.
Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas penegakan aturan, serta memperkecil ruang bagi praktik-praktik yang tidak fair,”
katanya.
