Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin menyebut ada sebanyak 19,4 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (BPI) BPJS Kesehatan yang tidak tepat sasaran.
Menurut data kami, mereka adalah orang yang ada di desil 5 ke atas itu jumlahnya 19,4 juta. Ini yang mengakibatkan juga kenapa banyak warga masyarakat yang tidak mampu, yang miskin itu nggak bisa masuk ke PBI karena tertutup 19,4 juta,”
ujar Zainul kepada owrite.
Hal itu, lanjut Zainul yang menjadi penyebab sebanyak 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan.
Sebagai informasi, desil merupakan sistem pengelompokan kesejahteraan masyarakat yang dibagi menjadi 10 lapisan, mulai dari Desil 1 (paling miskin) hingga Desil 10 (paling mampu).
Zainul mengatakan, menurut data di lapangan banyak pasien penyakit kronis yang mampu tapi menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan. Meski demikian, menurut kebijakan pemerintah, selama tiga bulan biaya tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Kalau penyakit kronis ya udahlah selama tiga bulan ini di-cover aja semuanya, mau orang kaya, orang miskin, kalau penyakit kronis kita cover aja. Tapi yang di luar penyakit kronis ini harus dilakukan verifikasi data lebih rigid lagi dan itu harus orang per orang, harus penerima manfaat harus ada klasifikasinya,”
jelas Zainul.
Lebih lanjut, Zainul mengatakan DPR sendiri akan terus melakukan pengawasan terkait update data kepesertaan agar tepat sasaran. Pihaknya secara rutin akan meminta update dari BPJS Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan melalui forum-forum resmi, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Selain itu, DPR juga akan melakukan komunikasi secara informal dengan para pimpinan Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Bahkan, pihaknya sedang menjadwalkan untuk bisa memanggil Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Sebab menurut Zainul Kementerian Sosial lah yang lebih berwenang.
BPJS Kesehatan dan Kemenkes itu kan cuma user. Kita juga nggak bisa menyalakan BPJS. Karena BPJS juga kalau tidak ada dalam data PBI, terus kemudian kita Rumah sakit juga, pasti kan ditanya BPJS nih, ketika ada pasien datang ke rumah sakit ditanya beserta BPJS, mandiri atau PBI, ketika pasiennya bilang PBI, kan mesti tanya ke BPJS nih, bener nggak ini peserta PBI. Nah BPJS bilang, enggak kok dia bukan PBI, BPJS pegang dari kemensos, kalau misalnya BPJS, ya dibayarin,”
tutup Zainul.
Orang Kaya Masuk Daftar BPJS PBI
Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga mengungkap temuan mengejutkan terkait data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia menyebut masih terdapat warga dari kelompok ekonomi paling atas yang justru tercatat sebagai penerima bantuan iuran.
Fakta tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu 11 Februari 2026. Ia juga menjelaskan bahwa setelah dilakukan pembersihan data, masih ditemukan peserta PBI yang berasal dari desil 9 dan 10, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Melihat bahwa ada data-data PBI yang masih kurang tepat, yang sebenarnya masuk di desil 10, 9 dan itu saya bisa, kalau boleh ditampilkan presentasi saya halaman delapan ya,”
kata Budi dalam rapat.
Warga Terkaya Tercatat Penerima PBI
Menurut Budi, hasil dari pemutakhiran data menunjukkan masih ada warga dari kelompok paling mampu yang menerima subsidi negara.
Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, bapak ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI, akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya sekitar 96,8 juta,”
paparnya.
Menurut Budi, keterbatasan kuota PBI membuat keberadaan warga mampu dalam daftar penerima menjadi masalah serius. Pasalnya, masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan justru belum terakomodasi.
Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana (PBI). Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI,”
katanya.
