Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi para penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memaparkan perkembangan terbaru pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di tiga provinsi terdampak tersebut.
Di Provinsi Aceh, dari total usulan 14.697 unit Huntara, sebanyak 6.676 unit atau sekitar 45 persen telah selesai dibangun.
Sementara itu, untuk Huntap, dari 9.246 unit yang diusulkan, baru 302 unit yang saat ini masuk tahap pembangunan.
Data ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan hunian permanen masih menjadi tantangan utama dalam proses rehabilitasi pascabencana.
Sumut dan Sumbar Progres Signifikan
Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 18 Februari 2026, Tito menyampaikan bahwa progres pembangunan paling signifikan terlihat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Sumatera Utara ada 993 usulan Huntara, yang sudah dibangun 893 Jadi 90 persen. Kemudian usulan huntap dari Pemda-Pemda, 3.462 yang sedang dibangun 297. Untuk Sumatera Barat, usulan huntara 728 yang sudah selesai dibangun 721 sehingga sudah selesai 99 persen. Ini yang membuat fungsi di tenda-tenda nol di Sumatra Barat,”
ujarnya.
Capaian di Sumatera Barat bahkan membuat tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian, karena hampir seluruh Huntara telah rampung.
Total Usulan dan Tantangan Huntap
Secara keseluruhan, jumlah usulan Huntara di tiga provinsi mencapai 16.688 unit, dengan tingkat penyelesaian sekitar 50 persen.
Namun untuk Huntap, dari total 16.039 unit yang diusulkan, baru 1.254 unit yang tengah dibangun.
Ini yang perlu kerja keras Untuk membangun Untap, tapi tergantung data,”
tambahnya.
Pemerintah menilai pembangunan hunian tetap membutuhkan waktu, verifikasi data yang ketat, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
Bagi warga terdampak yang memilih tidak menempati Huntara, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan.
Tito memastikan penyaluran bantuan tersebut berjalan efektif dengan tingkat serapan yang tinggi.
Di Aceh sudah tersalurkan sebanyak 93,87 persen, di Sumatera Utara 99,40 persen, Sumatera Barat 97,17 persen, atau lebih kurang (total ketiga provinsi) 96,19 persen,”
ujar mantan Kapolri tersebut.
Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran dilakukan secara transparan dan akuntabel guna meminimalkan potensi penyimpangan.
Ini semua ditransfer by name, by address sesuai dengan data yang sudah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS),”
pungkasnya.
Percepatan pembangunan Huntara dan Huntap menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana berjalan optimal.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menitikberatkan pada validasi data dan akuntabilitas bantuan agar tepat sasaran.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.
