Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka mengakui Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik korupsi dan keberadaan kartel ilegal di sektor sumber daya alam.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat (AS).
Di hadapan para pemimpin bisnis, ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan struktural yang masih terjadi.
Kami memiliki kelemahan. Kami memiliki masalah dalam tata kelola, korupsi, dan kinerja institusional yang lemah,”
kata Prabowo, dikutip Kamis, 19 Februari 2026.
Ia juga menyoroti maraknya aktivitas ekonomi ilegal, mulai dari penyelundupan, pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga praktik korporasi yang mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung.
Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia,”
ujarnya.
Menurut Prabowo, kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi tersebut sangat besar dan berdampak langsung pada kemampuan negara membiayai program-program prioritas.
Ia menegaskan, bahwa supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Tanpa kepastian hukum dan stabilitas, menurut Prabowo, investor akan ragu menanamkan modal.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan, Prabowo mengklaim pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran dan menutup berbagai celah pemborosan dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya.
Dana yang berhasil diselamatkan kemudian dialokasikan untuk program yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat, seperti makan bergizi gratis (MBG).
