Tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis polisi pada 28 Agustus 2025 bukanlah akhir dari sebuah tragedi, melainkan lonceng pembuka bagi teror yang jauh lebih sistematis.
Kematian yang dibiarkan tanpa keadilan itu memicu tsunami kemarahan publik yang sah, namun direspons negara dengan unjuk kekuatan militeristik yang membidik jantung perlawanan: kaum muda.
Lima bulan berlalu, luka belum mengering. Lebih dari 700 anak muda masih terbelenggu status tahanan politik dalam proses hukum yang dipaksakan.
Lewat penelusuran ratusan berkas dan investigasi lintas kota, temuan Komisi Pencari Fakta (KPF)— berisikan berbagai unsur masyarakat sipil—membuktikan satu hal mengerikan: penangkapan kolosal ini bukanlah penegakan hukum, melainkan senjata kekuasaan (weaponization of law) guna membungkam nyali generasi masa depan.
KPF menginvestigasi secara independen dan menggali Open Source Intelligence (OSINT) terhadap 115 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lebih dari 63 informan dan saksi, serta penelusuran dokumen hukum, forensik digital, foto kejadian, dan analisis peristiwa dari berbagai sudut pandang di 18 kota, 8 provinsi, dan mencakup 4 negara, dan menjadikannya dalam sebuah temuan yang berjudul Laporan KPF: Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformasi.
Laporan ini menjawab empat mandat utama: mencari penyebab demonstrasi dan eskalasi kekerasan, memetakan aksi dan respons para pihak, mengidentifikasi pola serta faktor pemicu dan akselerator, serta menelaah akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi.
Rangkaian demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 menjadi salah satu krisis politik paling signifikan pada tahun pertama rezim Presiden Prabowo Subianto.
Demonstrasi Agustus 2025 tidak lahir dari satu isu tunggal, seperti wacana kenaikan tunjangan anggota parlemen, melainkan merupakan puncak dari akumulasi ketidakpuasan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, dan elite politik yang tidak peka terhadap tekanan hidup rakyat.
Kondisi ini diperparah oleh sikap elite yang antikritik dan hilangnya mekanisme check and balance lantaran dominannya koalisi pemerintahan.
Gelombang protes pertama (25-27 Agustus) dan kedua (28 Agustus) awalnya berlangsung dengan relatif damai.
Gelombang kemarahan dan eskalasi kekerasan tajam baru terjadi pada gelombang ketiga (29-31 Agustus), yang diakselerasi langsung oleh insiden pembunuhan Affan Kurniawan (21 tahun) yang gugur dilindas kendaraan taktis lapis baja milik kepolisian.
Rangkaian demonstrasi dan represifitas aparat ini memakan harga yang sangat mahal, tercatat 13 orang gugur—termasuk korban yang terjebak paparan gas air mata aparat.
Upaya yang kami lakukan tidak menggantikan kewajiban negara untuk melakukan penelusuran fakta yang sebenarnya dan seterang-terangnya. Sejak awal kami mendesak presiden untuk membentuk Tim Pencari Fakta, tapi sampai hari ini tidak ada tim tersebut,”
kata Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur.
Laporan tersebut berisi 11 hal yakni konteks peristiwa berupa akumulasi kemarahan publik, tiga gelombang demonstrasi (demonstrasi damai dalam dua gelombang dan gelombang ketiga berupa tsunami kemarahan), dugaan keterlibatan TNI dalam penanganan aksi, eskalasi di ruang digital, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi, perburuan aktivis terbesar sejak reformasi, operasi sebelum operasi, penegakan hukum yang tajam ke bawah, operasi dalam operasi, dan operasi kambing hitam.
Demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 memiliki sejumlah kemiripan dengan Peristiwa Malari yang terjadi pada 15 Januari 1974, khususnya soal keterhubungan antara konflik elite, dinamika antara lembaga negara, dan pembentukan narasi ‘dalang’ yang berujung pada perburuan aktivis pro-demokrasi melalui serangkaian kriminalisasi.
Paralel ini digunakan sebagai kerangka analitis untuk membaca pola kekuasaan dan respons negara terhadap mobilisasi publik, bukan untuk menyederhanakan konteks historis keduanya dan menyebut adanya kesengajaan pengulangan yang diatur sedemikian rupa.
Satu, terdapat kemiripan pada konteks elite yang bertikai di balik ledakan sosial. Dalam peristiwa Malari, kerusuhan dan respons negara tidak bisa dilepaskan dari dinamika perebutan pengaruh di lingkaran kekuasaan Orde Baru, di mana rivalitas elite mempengaruhi cara negara membaca, mengelola, dan kemudian “menyimpulkan” dinamika demonstrasi.
Dalam demonstrasi Agustus 2025, demonstrasi dan kerusuhan juga berlangsung dalam lanskap ketegangan elite dan instabilitas institusional, sehingga penjelasan berbasis “ajakan aktivis” semata tidak memadai untuk memahami rangkaian peristiwa secara utuh.
Dua, pertikaian tersebut melibatkan lembaga negara dan mempengaruhi strategi penanganan aksi massa. Dalam peristiwa Malari, pembacaan negara atas aksi mahasiswa dan kerusuhan diikuti oleh konsolidasi keamanan yang kuat, termasuk langkah-langkah yang berdampak pada ruang sipil dan kebebasan berekspresi.
Dalam peristiwa Agustus 2025, terdapat ketegangan antar lembaga penegak hukum serta implikasinya terhadap cara negara merespons protes yang mencampuradukkan penegakan hukum, operasi keamanan, dan perebutan legitimasi lembaga.
Ketiga, terdapat kemiripan pola kambing hitam aktivis pro-demokrasi untuk menutup kompleksitas aktor dan kepentingan di lapangan. Dalam peristiwa Malari, narasi penyebab dan penanggung jawab kerusuhan mengerucut pada pembingkaian tertentu yang memudahkan negara bertindak, seraya mengabaikan dinamika struktural dan manuver elite.
Dalam peristiwa Agustus 2025, aparat memusatkan penindakan pada aktivis pro-demokrasi, sambil menutup mata pada simpul produksi dan distribusi disinformasi serta jejaring pelaku kekerasan yang tidak ditelusuri secara imbang, sehingga menguatkan dugaan proses penegakan hukum bergerak mengikuti narasi yang “sudah terkendali”, bukan hasil penyelidikan objektif dan berdasar fakta.
Kami akan melaporkan ini (kepada pejabat, lembaga negara) perihal mencari fakta penyebab demonstrasi dan eskalasi kekerasan, mencari fakta pola pemicu dan katalis yang mengakselerasi demonstrasi dan kekerasan, mencari fakta aksi dan reaksi, mencari pihak yang bertanggung jawab sehingga jangan ada pengambinghitaman,”
ujar Isnur.
