Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI memberikan sejumlah jawaban terkait komitmen perdagangan dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS), The Agreement on Reciprocal Trade (ART), khususnya mengenai pembukaan akses impor beras, produk ayam, dan jagung asal Amerika.
Terkait impor beras, pemerintah menyatakan telah menyetujui alokasi impor beras klasifikasi khusus asal AS sebesar 1.000 ton. Meski demikian, realisasi impor tersebut disebut tetap bergantung pada permintaan dalam negeri.
Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,”
kata kementerian tersebut dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 23 Februari 2026.
Pemerintah juga menyebut dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Adapun komitmen impor 1.000 ton tersebut diklaim hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025.
Menjawab pertanyaan mengenai potensi dampak impor produk ayam terhadap peternak dalam negeri, pemerintah menjelaskan bahwa impor dari AS dilakukan dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580 ribu ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.
GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,”
ujar kementerian dalam penjelasannya.
Selain itu, pemerintah menyatakan impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini tidak dilarang sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, serta ketentuan teknis yang berlaku.
Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan impor mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya. Volume impor MDM diperkirakan sekitar 120 ribu–150 ribu ton per tahun.
Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik,”
demikian pernyataan yang disampaikan.
Sementara itu, terkait impor jagung, pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan dalam ART mengatur pemberian akses impor jagung asal AS untuk bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin) dengan volume tertentu per tahun.
Kebutuhan impor jagung untuk industri MaMin pada 2025 disebut sekitar 1,4 juta ton. Pemerintah menyebut produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai kebutuhan industri.
Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri MaMin yang memiliki kontribusi 7,13 persen terhadap PDB nasional, dan menyumbang 21 persen dari total ekspor industri nonmigas atau senilai US$48 miliar, serta menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025,”
jelasnya.
Omon-omon Swasembada Pangan
Sederet perjanjian itu memunculkan pertanyaan mengenai janji Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.
Saat menghadiri Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 7 Januari 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan tonggak fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa.
Menurut Presiden, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.
Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,”
tegas Presiden.
Lebih jauh, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa Indonesia telah swasembada beras pada 2025 kemarin. Di saat yang bersamaan stok awal beras pada 2026 ini mencapai 12,529 juta ton atau meningkat 203 persen dalam dua tahun terakhir.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan Indonesia menorehkan stok awal 2026 ini merupakan sisa persediaan beras secara nasional dari tahun 2025 alias carry over stock.
Menurutnya, carry over stock beras ini menjadi salah satu bukti tercapainya swasembada beras dan bentuk kemandirian pangan melalui produksi petani dalam negeri.
Pemerintah optimistis ketersediaan beras ini sangat kuat. Indonesia telah mencapai swasembada beras,”
kata Ketut.
Dengan klaim swasembada beras pada 2025 dan stok awal 2026 yang disebut mencapai 12,529 juta ton, kebijakan membuka alokasi impor beras dari Amerika Serikat dalam kerangka ART menimbulkan kebingungan dan konsistensi pemerintah antara komitmen perdagangan dan pernyataan kemandirian pangan yang selalu digembor-gemborkan.
