Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak dinamika geopolitik global terhadap pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Situasi konflik di sejumlah kawasan dunia dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas energi global yang pada akhirnya dapat berdampak pada Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 6 Maret lalu.
Anggia menjelaskan bahwa konflik geopolitik yang terjadi di berbagai wilayah dunia dapat memengaruhi jalur distribusi energi internasional.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi pengiriman minyak dunia.
Jika jalur distribusi tersebut terganggu, maka stabilitas pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia, berpotensi terdampak.
Menurutnya, potensi gangguan terhadap distribusi energi global harus diantisipasi secara serius agar tidak memicu masalah ketersediaan BBM di dalam negeri.
Ancaman ketersediaan stok BBM bagi kita memang ada di depan mata. Karena itu pemerintah harus menyiapkan strategi antisipasi dengan berbagai simulasi dan skenario,”
ujarnya.
Politisi Fraksi PKB tersebut menegaskan bahwa pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi jika terjadi gangguan dalam rantai pasok energi global.
Ia menilai pemerintah harus memiliki berbagai skenario alternatif untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga meskipun terjadi krisis global.
Harus ada analisis dan simulasi yang matang. Kalau ada gangguan pada pasokan, pemerintah sudah punya skenario alternatif untuk mengatasinya,”
tambahnya,
Penjelasan DPR Soal Isu Stok BBM 20–30 Hari
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menyoroti isu yang sering beredar mengenai stok BBM nasional yang disebut hanya cukup untuk sekitar 20 hingga 30 hari. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut kerap disalahartikan oleh masyarakat.
Firnando menjelaskan bahwa angka tersebut sebenarnya merujuk pada kapasitas penyimpanan atau storage BBM yang dimiliki Indonesia, bukan jumlah total cadangan energi yang tersedia.
Stok sekitar 24 hari itu bukan berarti kita hanya memiliki BBM sebanyak itu, tetapi itu adalah kapasitas penyimpanan yang kita miliki,”
ujarnya.
Firnando menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional agar dapat menampung stok BBM yang lebih besar.
Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor energi agar tidak hanya bergantung pada kawasan Timur Tengah.
Pembelian impor energi juga dilakukan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat dan negara lain, sehingga pasokan tetap bisa terjaga,”
kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Potensi Kenaikan Harga Minyak Dunia Jadi Perhatian
Meski demikian, Firnando mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global tetap berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap anggaran negara, terutama terkait dengan kebijakan subsidi energi.
Kenaikan harga minyak dunia pasti akan berdampak pada APBN karena adanya subsidi energi. Karena itu strategi antisipasi harus disiapkan dengan matang,”
ujarnya.
Firnando juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi isu kelangkaan BBM yang kerap beredar. Ia memastikan bahwa pemerintah bersama BUMN di sektor energi terus memantau kondisi pasokan energi nasional agar tetap aman.
Saya mengimbau masyarakat tidak perlu panic buying. Pemerintah dan BUMN energi tentu akan menyiapkan strategi agar kelangkaan BBM tidak terjadi,”
