Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa.
Menurut Puan, DPR ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun nantinya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Puan menyampaikan bahwa DPR akan menjalankan proses pembahasan undang-undang secara komprehensif, baik melalui mekanisme formal maupun diskusi informal.
Langkah tersebut bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan mampu menjawab kebutuhan bangsa di masa depan.
Jadi tidak perlu terburu-buru. Yang kami harapkan dari DPR adalah semua undang-undang yang dihasilkan akan bermanfaat bagi rakyat,”
ujar Puan dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Maret 2026.
Menyusun Formulasi Terbaik
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu diarahkan untuk mencari formulasi terbaik menjelang pelaksanaan Pemilu 2029.
Berbagai aspek terkait sistem pemilu akan dikaji secara mendalam agar kebijakan yang dihasilkan mampu memperbaiki tata kelola demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, DPR ingin memastikan bahwa regulasi yang dirumuskan benar-benar mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan berkualitas.
Puan juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan oleh DPR harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, proses pembahasan regulasi tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis pemilu, tetapi juga melihat keterkaitannya dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah.
Kami juga sudah melakukan pembahasan secara detail untuk melihat apa yang sebenarnya paling baik dilakukan menjelang 2029,”
kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Faktor Geopolitik Global
Selain aspek domestik, Puan menyebut bahwa dinamika geopolitik global juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
Menurutnya, situasi global yang terus berubah menuntut pemerintah dan DPR untuk tetap menjaga stabilitas serta fokus pada kepentingan rakyat.
Dengan situasi geopolitik seperti ini, kita tetap harus fokus pada kepentingan rakyat terlebih dahulu dan memastikan sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan baik untuk kepentingan rakyat,”
pungkas Puan.
