KPK Telusuri Potensi Korupsi Program Sekolah Rakyat, Pengadaan Jadi Titik Rawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pengawasan menyeluruh dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) jadi faktor penting guna pelaksanaan program Sekolah Rakyat. 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan langkah tersebut penting agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi masyarakat.

Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,”

ujarnya Setyo, Sabtu, 9 Mei 2026.

Menurut Setyo, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan kualitas barang dan dampak yang diterima penerima manfaat.

KPK melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai program Kemensos sejak April 2026. 

Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi potensi risiko korupsi sejak awal, termasuk menelusuri dan mengklarifikasi informasi terkait harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi perhatian publik,”

ujarnya.

Jaga Aspek Kualitas Barang pada Siswa

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengaku pihaknya telah memberikan perhatian khusus terhadap aspek kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat. Dia bilang kualitas barang harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah direncanakan.

Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan,”

bilang Ibnu.

KPK menegaskan bahwa fungsi pencegahan merupakan instrumen utama untuk menyelamatkan anggaran negara sebelum kerugian terjadi, sekaligus memastikan hak-hak sosial masyarakat terpenuhi secara transparan dan bertanggung jawab.

Mensos Minta Pencerahan KPK

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul ingin meminta pencerahan dari KPK dalam pelaksanaan program pemerintah yang digagas Presiden Prabowo.

Sejak awalnya pihaknya terbuka dalam berbagai kritik dan saran serta program-program yang akan dilaksanakannya.

Selama menjalankan program pemerintah, Gus Ipul mengaku juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga-lembaga non pemerintah lain. Semua demi memastikan program yang sudah diusung Prabowo tidak melenceng dan tepat sasaran, khususnya sektor pengadaan barang.