Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) turut merespons wacana pemerintah perihal kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, yang digulirkan sebagai langkah efisiensi penggunaan BBM.
Namun, kebijakan tersebut memerlukan kajian mendalam dan tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor industri.
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menyatakan pada prinsipnya dunia usaha sangat memahami dinamika pasar energi global yang terjadi saat ini.
Dinamika tersebut berpotensi mengerek biaya energi dan logistik di dalam negeri, sehingga langkah efisiensi dari pemerintah perlu menjadi perhatian.
Dunia usaha juga mencermati upaya-upaya yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengelola harga BBM agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,”
kata Shinta kepada owrite, Rabu, 18 Maret 2026.
Kemudian, perihal usulan pemberlakuan WFH, Shinta menekankan dunia usaha perlu mengasesmen terlebih dahulu desain kebijakan yang akan dirancang oleh pemerintah.
Pemetaan dampak kebijakan ini terhadap produktivitas dan keberlangsungan operasional usaha harus diperhitungkan dengan saksama.
Shinta menggarisbawahi jika wacana ini benar-benar dieksekusi, penerapannya tidak bisa disamaratakan. Sebab terdapat perbedaan karakteristik yang sangat jomplang antarsektor industri.
Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik,”
terang dia.
Di sisi lain, APINDO menyadari ada sektor-sektor yang memiliki fleksibilitas tinggi untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh, seperti sektor teknologi informasi hingga profesi di bidang kreatif.
Selain bergantung pada sektornya, penerapan WFH juga harus berbasis tipe aktivitas dan beban kerja masing-masing karyawan.
Maka, APINDO meminta agar keputusan teknis mengenai pola kerja tidak dipaksakan dari pusat, melainkan dikembalikan kepada masing-masing manajemen.
Kami memandang pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan pada desain dan kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya,”
ujar Shinta.
Sebagai langkah ke depan, jika wacana efisiensi BBM melalui jalur WFH ini akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah, APINDO mendesak adanya kajian yang lebih komprehensif serta pelibatan pelaku usaha dalam perumusannya.
Diskusi dengan para pelaku usaha diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak.
Wacana ini bermula ketika Presiden Prabowo mengusulkan agar pihak pemerintahan dan swasta menerapkan WFH demi penghematan. Usulan tersebut berkaca dari Pakistan.
Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, dikatakan critical measures. Seolah-olah bagi mereka ini seperti dulu (pandemi) COVID. Mereka melaksanakan WFH untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,”
kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret lalu.
