Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah satu hari sepekan dalam waktu dekat ini. Kebijakan ini sebagai upaya efisiensi energi, imbas melonjaknya harga minyak mentah akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bila rencana ini benar-benar diterapkan, pengusaha meminta agar tidak semua sektor diwajibkan menjalankan kebijakan ini.
Tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik,”
ujar Shinta saat dihubungi owrite Senin, 30 Maret 2026.
Maka dari itu, Shinta meminta agar pemerintah memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan hari pemberlakukan WFH kepada pekerjanya.
Ya betul (pengusaha diberi kebebasan memilih penerapan hari WFH),”
ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam lima hari kerja.
Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,”
jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan WFH kemungkinan akan dilakukan pada hari Jumat. Hari itu dipilih karena memiliki dampak paling kecil ke produktivitas kerja.
Kalau diliburin kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas kan. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, kadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil. Sementara perjalannya sama dari sini ke kantor, kalau di sini kan pagi-pagi olahraga, setelah salat Jumat leyeh-leyeh pulang,”
ujar Purbaya.
