Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli berpendapat kondisi perekonomian Indonesia berada di persimpangan jalan lantaran akumulasi masalah struktural selama beberapa tahun terakhir.
Rentetan persoalan ekonomi ini bukan hanya terjadi pada pemerintahan Presiden Prabowo saja, melainkan warisan tahun-tahun sebelumnya.
Indikasi tekanan fiskal terlihat dari berbagai kebijakan pengetatan yang dilakukan, seperti efisiensi anggaran, sentralisasi, hingga pemotongan dana transfer ke daerah. Pembentukan Danantara serta pelibatan pemerintah yang lebih dalam dengan Bank Indonesia, juga menjadi sinyal kuat bahwa kas negara sedang tertekan.
Sebenarnya ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia memang tidak baik-baik saja,”
kata Dipo dalam acara ‘Sebelum Pengamat Ditertibkan’, di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Beban APBN pun bertambah karena ada program besar berskala masif. Dipo berkata selama beberapa tahun terakhir, pendapatan pajak Indonesia tengah turun. Pengeluaran belanja pemerintah tidak berkurang apalagi sekarang ada program Koperasi Desa dan Makan Bergizi Gratis. Maka sisanya, pemerintah berutang.
Kemudian, perihal strategi utang, Dipo menyorot ada perubahan pola penerbitan Surat Utang Negara yang mengindikasikan kesulitan likuiditas. Jika biasanya pemerintah menyetop penerbitan obligasi pada pekan pertama Desember, belakangan ini pencarian utang terus dikebut hingga melewati pergantian tahun.
Pemerintah dinilai mulai bergeser pada instrumen utang jangka pendek demi membiayai kebutuhan jangka panjang nasional.
Sampai Desember tahun lalu, (pemerintah) masih terus cari utang. Januari dan Februari tahun ini, juga cari utang terus. Malah fokusnya utang jangka pendek. Dari sisi keuangan itu disebut mismatch, karena (pemerintah) kebutuhannya jangka panjang untuk pendidikan, infrastruktur, dan lainnya, tapi pendanaannya jangka pendek,”
terang Dipo.
Kerentanan internal semakin berisiko ketika dihadapkan oleh guncangan eksternal seperti eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia mengibaratkan masalah fiskal Indonesia saat ini seperti “bisul mau pecah”, yang bebannya berlipat ganda akibat imbas perang di sana.
Rencana Indonesia Emas 2045
Dipo juga meluruskan miskonsepsi publik ihwal visi Indonesia Emas 2045, yakni momentum itu bukanlah titik awal pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan puncak bonus demografi.
Bila target pertumbuhan tidak tercapai pada momentum tersebut, maka dikhawatirkan ekonomi Indonesia melambat karena penurunan jumlah populasi produktif.
Setelah Indonesia Emas 2045, ekonomi (negara ini) turun. Publik mesti bertanya dalam 20 tahun ke depan bakal hit (mencapai target) atau tidak? Karena jika tidak hit, pasti turun,”
ujar dia.
Terlepas dari dinamika politik, Dipo mengatakan perekonomian negara membutuhkan perbaikan mendesak.
