Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, peringatan dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) soal kondisi fiskal RI. Peringatan ini khususnya terkait rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.
S&P menilai, rasio pembayaran bunga perlu dijaga agar tidak membebani fiskal ke depan. Peringatan ini disampaikan usai Prabowo bertemu S&P di Washington DC, Amerika Serikat.
Mereka memberi warning untuk mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,”
ujar Purbaya dalam keterangannya, Sabtu, 18 April 2026.
Dalam pertemuan ini, S&P menyoroti konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, terutama defisit anggaran yang dipertahankan di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,”
ujar Menteri Keuangan.
Adapun keputusan S&P ini menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga dunia, dan ketidakpastian geopolitik.
Sebagai informasi, peringkat BBB merupakan kategori investment grade, yang menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional. Status ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, menekan biaya pinjaman, serta memperkuat arus modal ke dalam negeri.
Lebih lanjut Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar defisit APBN tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di samping itu, Purbaya mengatakan bahwa penerimaan negara telah membaik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pajak pada dua bulan pertama 2026 mencapai 30 persen, sementara periode Januari-Maret tumbuh sekitar 20 persen dibanding tahun lalu.
Purbaya menuturkan, kinerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik terus pulih dan basis penerimaan negara semakin kuat. Pemerintah juga telah melakukan restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai guna meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan.
Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,”
kata sang Bendahara Negara.
Menurut dia, S&P juga mencermati perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025. Purbaya mengklaim di awal pemerintahan Presiden Prabowo berbagai indikator makro dan mikro menunjukkan tren positif.
Kendati demikian, pemerintah mewaspadai rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. Purbaya memastikan pihaknya terus dimonitor agar tidak mengganggu ruang fiskal di masa depan.
Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga,”
jelas Purbaya.
