Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp39 triliun. Angka tersebut berasal dari penyisiran ulang pagu anggaran MBG 2026 yang sebelumnya mencapai Rp268 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan efisiensi dilakukan melalui pemutakhiran data penerima manfaat. Dari proses tersebut, BGN menemukan sekitar 6 juta penerima yang tercatat secara ganda.
Yang tahun ini BGN itu telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data, termasuk juga kami sampaikan penerima manfaatnya kan kemudian ternyata ada dobel sekitar 6 juta penerima manfaat,”
kata Sudaryono, dikutip Jumat, 4 September 2026.
Penerima MBG Turun Jadi 56 Juta
Sudaryono mengatakan jumlah penerima manfaat yang sebelumnya dilaporkan mencapai sekitar 63 juta orang. Setelah dilakukan pemutakhiran, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 56 juta penerima.
Kalau yang lalu dilaporkan 60 sekian, 63 juta kalau enggak salah, itu setelah kami mutakhirkan kan ternyata 56, sekian juta. Jadi ada 6 juta,”
ujarnya.
Salah satu temuan BGN berasal dari dapur MBG yang telah memiliki virtual account (VA) dan daftar penerima manfaat, tetapi sebenarnya belum beroperasi. Kondisi tersebut membuat penerima manfaat tetap tercatat dalam perhitungan meski layanan belum berjalan.
BGN kemudian menarik VA dari 414 dapur. Dari penertiban tersebut, sekitar Rp311 miliar disebut telah dikembalikan ke kas negara.
Yang kemudian ada 414 dapur yang kemudian kami tarik VA-nya, ada Rp300 miliar, Rp311 miliar yang kemudian kami kembalikan ke kas negara. Itu salah satunya,”
kata Sudaryono.
Temukan Data Ganda di Pesantren
Selain dapur yang belum beroperasi, BGN menemukan potensi pencatatan ganda di lingkungan pesantren. Seorang santri yang juga berstatus sebagai siswa MTs atau SMP dapat tercatat sebagai penerima manfaat lebih dari satu kali.
Menurut Sudaryono, persoalan tersebut dapat disaring setelah BGN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memutakhirkan data penerima manfaat.
BGN juga melakukan pengurangan jumlah penerima dari sekolah-sekolah swasta elit.
Ini setelah kita mutakhirkan pakai NIK, itu kemudian kita bisa saring ada 6 juta orang yang kemudian ternyata berkurang. Dengan berkurang kan artinya anggarannya berkurang,”
ujarnya.
Anggaran MBG Turun Jadi Rp229 Triliun
Hasil penyisiran tersebut membuat anggaran MBG 2026 yang semula berada di angka Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Dengan demikian, BGN mengklaim telah melakukan efisiensi sekitar Rp39 triliun.
Nah, dari yang sekarang ada, itu kemudian dari pagu anggaran 2026, dari pagu anggaran Rp268 triliun itu kemudian kami telah melakukan efisiensi. Saat ini anggarannya menjadi Rp229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar Rp39 triliun, ya,”
kata Sudaryono.
BGN menyatakan penyisiran anggaran belum berhenti. Lembaga tersebut masih melacak dapur-dapur MBG yang tercatat beroperasi untuk memastikan layanan benar-benar berjalan.
Sudaryono mengatakan dapur yang ditemukan memiliki indikasi tindak pidana akan diperiksa lebih lanjut. BGN akan menurunkan inspektorat dan, jika ditemukan unsur pidana, melaporkannya kepada kejaksaan.
Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa,”
ujarnya.
Ia menegaskan efisiensi dilakukan karena anggaran MBG merupakan uang rakyat. Karena itu, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.
Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya,”
kata Sudaryono.
