Polemik pembukaan wilayah udara untuk militer Amerika Serikat (AS) semakin memanas, setelah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI justru memperingatkan Kementerian Pertahanan (Kemhan), bahwa usulan tersebut berisiko melibatkan Indonesia dalam potensi konflik di Laut China Selatan.
Sebuah surat dari Kemlu, yang ditandai dengan tulisan mendesak dan rahasia, dikirim pada awal April menjelang pertemuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan mitranya dari AS, Pete Hegseth, di Washington, menurut dua pejabat RI yang tidak diketahui namanya.
Surat tersebut mendesak Kementerian Pertahanan untuk menunda kesepakatan akhir dengan Washington. Meski demikian, tidak jelas apakah usulan penerbangan lintas wilayah tersebut dibahas oleh Hegseth dan Sjafrie.
Melansir dari Bangkok Post, Kamis, 23 April 2026, dua pejabat Indonesia mengatakan proposal tersebut dijadwalkan akan ditandatangani pada pertemuan Hegseth dan Sjafrie.
Pentagon Klaim Bentuk Kemitraan Pertahanan dengan RI
Pernyataan Pentagon yang menyusul pertemuan tersebut juga mengatakan kedua negara telah membentuk kemitraan kerja sama pertahanan utama dan mencantumkan sejumlah cara di mana kedua negara akan membangun hubungan pertahanan, tetapi tidak menyebutkan penerbangan lintas udara.
Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan anonim, mengatakan bahwa hanya karena penerbangan lintas udara tidak disebutkan dalam pernyataan tersebut, bukan berarti hal itu tidak dibahas secara pribadi.
Pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pembicaraan itu mengatakan bahwa kemitraan tersebut mencakup modernisasi militer dan peningkatan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional serta latihan dan kerja sama operasional.
Pernyataan itu mengatakan bahwa proposal AS untuk memberikan akses pesawat militer Amerika di atas wilayah udara Indonesia juga sedang ditinjau dengan cermat.
Hal itu masih memerlukan diskusi lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku,”
kata Kementerian Pertahanan Indonesia dalam sebuah pernyataan beberapa waktu lalu.
Indonesia, kata Kemhan, telah melakukan sejumlah penyesuaian dengan mempertimbangkan kedaulatan negara dan kepentingan nasional.
Indonesia Ada di Titik Strategis Laut China Selatan
Diketahui, Indonesia terletak secara strategis di titik masuk selatan Laut China Selatan, di mana ia mengendalikan Kepulauan Natuna, dan menyeimbangkan hubungan dekat dengan China dan Amerika Serikat.
China mengklaim bahwa pihaknya juga berdaulat atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, meskipun ada klaim yang tumpang tindih oleh Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam.
Surat dari Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa proposal AS harus ditanggapi dengan hati-hati karena akan memungkinkan Washington untuk memaksimalkan pengawasan dan pengintaian menggunakan perairan dan wilayah Indonesia. Hal ini, kata Kemlu, dapat memengaruhi hubungan dengan mitra strategis lainnya di kawasan tersebut, termasuk Tiongkok.
Surat itu juga menyebutkan bahwa kesepakatan dengan AS akan memberikan kesan bahwa Indonesia terlibat dalam aliansi yang berimplikasi pada peningkatan risiko keamanan nasional, karena menempatkan Indonesia sebagai target potensial dalam situasi konflik regional.
Laporan tersebut mencatat bahwa sejumlah pesawat militer AS telah melakukan operasi pengawasan di Laut Cina Selatan sebanyak 18 kali antara Januari 2024 hingga April 2025, yang merupakan pelanggaran terhadap perairan teritorial dan wilayah udara Indonesia.
Namun, protes dari Indonesia terkait operasi ini belum pernah mendapat tanggapan yang layak dari AS.
Prabowo Klaim Bersahabat dengan Semua Negara
Sebagai informasi, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri non-blok dan Presiden Prabowo Subianto telah berjanji untuk bersahabat dengan semua negara.
Indonesia juga adalah anggota kunci dari inisiatif Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump, dan telah berkomitmen untuk mengirimkan kontingen pasukan terbesar untuk pasukan stabilisasi yang diusulkan oleh badan tersebut di Gaza.
Presiden Prabowo juga tetap dekat dengan Beijing. Kunjungan luar negeri pertamanya sebagai presiden pada tahun 2024 adalah ke Beijing, dan ia menghadiri parade militer yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping akhir tahun lalu, di mana ia difoto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
AS dan Australia juga akan bergabung dengan Filipina untuk latihan maritim gabungan kedua mereka di Laut Cina Selatan tahun ini, di tengah ketegangan dengan Cina di jalur perairan yang disengketakan tersebut.
