Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan Presiden Prabowo bakal hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat, Jumat 1 Mei 2026.
Kemarin, Said mengatakan dirinya telah bertemu dengan Presiden langsung guna membahas persoalan ketenagakerjaan.
“Setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lain,”
kata Said melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 April 2026.
Aksi direncanakan digelar di depan gedung DPR RI. Hanya saja wacana itu berubah setelah Said berdialog langsung dengan kepala negara dan pemerintah. Hari Buruh momentum penting bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah. Sehingga haram dianggap sebagai agenda seremonial saja.
“Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,”
tegas dia.
Diperkirakan ada 100 ribu masa buruh dari berbagai elemen serikat pekerja yang bakal memadati kawasan Monas. Selain di Jakarta, aksi Hari Buruh bakal dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kota, seperti Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Batam, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, hingga Morowali.
“Kami mengimbau seluruh buruh untuk merayakan May Day dengan penuh semangat, damai, anti kekerasan, dan tidak anarkis. Hormati juga kepentingan masyarakat lainnya,”
kata Said.
11 Tuntutan Buruh:
Saat aksi, KSPI membawa 11 tuntutan yang jadi fokus utama:
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan;
- HOSTUM atau hapus outsourcing dan tolak upah murah;
- Antisipasi PHK akibat perang;
- Reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP serta penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun;
- Pengesahan RUU Perampasan Aset;
- Penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel;
- Moratorium industri semen akibat kelebihan pasokan;
- Ratifikasi Konvensi ILO 90;
- Perjuangan tarif ojek online 10 persen;
- Revisi UU Nomor 2 Tahun 2024;
- Pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Said Iqbal menyinggung fenomena pemutusan hubungan kerja yang belakangan marak terjadi. Dia bilang Prabowo bakal merespons hal itu dengan membentuk Satgas PHK dan Penciptaan Kerja.
“Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai,”
ucap Said.
Lebih lanjut, Said juga menyinggungprogres RUU Ketenagakerjaan, yang prosesnya sudah berjalan hingga pembentukan Panitia Kerja oleh DPR. Regulasi baru itu rencananya bakal dikebut sebelum Oktober 2026 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, KSPI juga mendorong ojol ikut dilibatkan dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif dapat ditekan menjadi 10 persen.
“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,”
tegas Said.
