Di tengah pembahasan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan akan menindak tegas pelaku vandalisme yang merusak fasilitas publik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan mengusulkan agar pelaku vandalisme yang terbukti merusak fasilitas umum dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist.
Sehingga, pelaku tidak dapat menggunakan layanan transportasi umum milik Pemprov DKI.
Kalau memang dia pengguna transportasi umum misalnya, saya minta untuk di-blacklist untuk tidak bisa menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta,”
kata Pramono seperti dilansir dari Berita Jakarta.
Pramono mengungkapkan, sanksi ini diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus melindungi fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
Ia menegaskan tidak akan mentolerir tindakan vandalisme yang merusak sarana publik, termasuk kasus pencurian dan pemotongan kabel listrik pada lift Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Kalau orang itu tidak bisa menggunakan transportasi umum, saya yakin dia juga enggak bisa ke mana-mana. Vandalismenya pasti akan berkurang,”
tuturnya.
Pramono mengatakan, aksi vandalisme yang terjadi di jakarta sangat merugikan. Salah satunya yaitu aksi vandalisme pemotongan kabel jaringan listrik di lift JPO Lenteng Agung yang mengakibatkan layanan umum tersebut hingga kini belum dapat beroperasi secara optimal.
Karena itu, ia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan investigasi sekaligus mempercepat proses perbaikan jaringan listrik yang rusak.
Pramono menegaskan Pemprov DKI akan terus melakukan perawatan dan peningkatan kualitas fasilitas publik, termasuk halte, JPO, dan sarana pendukung transportasi lainnya agar dapat digunakan masyarakat secara aman dan nyaman.
Kebijakan tegas terhadap pelaku vandalisme ini muncul di saat Pemprov DKI tengah mengkaji penyesuaian tarif sejumlah layanan transportasi umum, termasuk Transjabodetabek.
Sebelumnya, Pramono mengungkapkan beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI masih sangat besar.
Saat ini tarif Transjabodetabek rata-rata masih berada di kisaran Rp3.500, sementara biaya riil per penumpang mencapai sekitar Rp15.000.
Karena itu, Pemprov DKI menilai keberlanjutan layanan transportasi publik tidak hanya bergantung pada skema tarif dan subsidi, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan.
