Bank Dunia (World Bank) menyoroti, penurunan tajam pendapatan kelas menengah dari 14,5 persen pada tahun 2018, menjadi sekitar 7 persen pada tahun 2025. Hal ini tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.
Merespons hal ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan jumlah masyarakat kelas menengah memang mengalami penurunan setiap tahunnya. Bahkan tahun ini, jumlah masyarakat kelas menengah diperkirakan turun hingga 1,3 juta orang.
Kelas menengah mengalami penurunan, memang jumlah kelas menengahnya juga terus menurun 1 juta orang setiap tahunnya, dan tahun ini mungkin penurunan kelas menengah bisa sampai 1,3 juta orang,”
ujar Bhima saat dihubungi Owrite.id Jumat, 12 Juni 2026.
Hal yang Buat Pendapatan Menurun
Bhima mengungkapkan, penurunan masyarakat kelas menengah ini disebabkan oleh upah yang tidak sesuai, kenaikan suku bunga, serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Akibatnya, pendapatan dan kebutuhan biaya hidup semakin tidak terjangkau.
Salah satunya karena antara pendapatan yang diterima upah dan lonjakan PHK itu bisa menimbulkan tekanan bagi kelas menengah, termasuk kenaikan suku bunga dan kenaikan BBM. Jadi antara pendapatan dengan kebutuhan biaya hidupnya semakin tidak terjangkau, baik kelas menengah yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan,”
jelasnya.
Bhima menilai, penurunan kelas menengah ini juga didorong oleh faktor investasi. Pasalnya, investasi yang masuk merupakan investasi yang tidak bisa menyerap tenaga kerja.
Dan salah satu faktornya adalah banyak investasi yang masuk pun juga investasi yang sifatnya padat modal. Jadi bukan investasi yang bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja, dan investasi yang sudah ada masuk sekarang sedang mempersiapkan pemangkasan atau efisiensi tenaga kerja. Jadi situasinya memang sangat gloomy ya bagi kelas menengah,”
tuturnya,
Solusi Atasi Penurunan
Maka dari itu, Bhima menilai langkah yang harus diperhatikan pemerintah saat ini adalah memastikan penghematan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa sampai ke masyarakat kelas menengah.
Karena selama ini kelas menengah juga enggak menikmati itu adanya program-program seperti MBG dan Kopdes gitu. Jadi banyak kelas menengah yang masuk ke sektor informal juga membuka warung, dia berhadapan dengan ekspansi Kopdes Merah Putih,”
terangnya.
Bhima menilai, di situasi saat ini pemerintah seharusnya menghentikan Program MBG, dan menggantinya dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
MBG ganti aja dengan bansos Rp300 ribu per orang, per bulan itu bisa menopang dari beli kelas menengah,”
terangnya.
Menurut Bhima, pemerintah perlu menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini di 11 persen ke 8 persen. Hal ini dilakukan untuk mendorong permintaan masyarakat.
Kami berharap PTKP penghasilan tidak kena pajak itu bisa dinaikkan dari Rp4,5 juta per bulan itu menjadi Rp10-Rp12 juta. Karena PTKP sudah tidak lagi relevan dan ini tujuannya agar disposable income dari kelas menengahnya bisa ikut meningkat,”
imbuhnya.
