Konflik agraria antara warga Desa Mulyajaya dan Campang Tiga Ulu, Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan, dengan PT Laju Perdana Indah (LPI) kembali dibawa ke Senayan.
Di hadapan anggota DPR, petani mengaku kehabisan kesabaran karena sengketa lahan yang berlangsung puluhan tahun tak kunjung selesai.
Perwakilan petani, Wayan Kariana, meminta pemerintah segera turun tangan dan menyelesaikan konflik yang selama ini terus berulang.
“Saya berharap, yang menjadi harapan petani di lahannya masing-masing, saya mohon pemerintah hadir untuk menyelesaikan konflik-konflik ini,”
tutur Wayan dalam audiensi di DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa, 23 Juni 2026.
Lawan Satpam Korporasi
Konflik antara warga dan PT LPI sudah berlangsung sangat lama. Bahkan, kata dia, warga kerap berhadapan dengan pasukan pengamanan swasta perusahaan.
“Berpuluh-puluh tahun itu konfliknya tidak selesai-selesai. Bahkan masyarakat diadu dengan Pam Swakarsa perusahaan,”
ujar Wayan.
Perjuangan warga sebenarnya sudah mendapat sejumlah dukungan dari lembaga negara. Ia menyebut ada notulensi rapat Komisi II DPR RI yang mendesak ATR/BPN mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT LPI.
Panitia Khusus Perkebunan DPRD Sumatera Selatan dan rapat paripurna DPRD juga telah mengeluarkan rekomendasi serupa. Namun, hingga kini keputusan-keputusan tersebut belum juga berujung pada penyelesaian konkret.
“Kami sebenarnya tidak tahan lagi yang rapat-rapat seperti ini, Pak. Benar tak tahan lagi karena tak bisa, Pak,”
kata Wayan.
Ia menegaskan petani ingin segera mengambil kembali hak atas lahan yang mereka klaim. Mereka meminta pendampingan dari pemerintah agar tidak lagi berhadapan dengan aparat maupun petugas pengamanan perusahaan.
“Mohon dampingi kami di lapangan, jangan diadu lagi kami dengan aparat, baik itu polisi, tentara, apalagi Pam Swakarsa,”
ucap Wayan.
Dia mengaku warga tidak akan mundur jika kembali dihadapkan dengan pasukan pengamanan swasta perusahaan.
Janji Parlemen
Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan seluruh aduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pansus Agraria DPR RI.
“Kami mendengar semua yang disampaikan oleh terkait berbagai persoalan, konflik maupun sengketa antara masyarakat dengan korporasi, maupun dengan kelembagaan atau institusi. Identifikasi perlu dilakukan secara lebih detail karena ini menyangkut hal-hal teknis,”
kata Saan.
Menurutnya, persoalan agraria yang disampaikan masyarakat sangat kompleks karena melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan komisi sehingga memerlukan penanganan khusus oleh Tim Pansus Tanah.
Politisi Partai NasDem itu mengatakan Pansus akan mengurai satu per satu setiap kasus yang dilaporkan masyarakat sebelum memanggil pihak-pihak terkait.
“Nanti kami akan urai kasus per kasus,”
ucap Saan.
