Tragedi meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mulai memantik perhatian pemerintah.
Menteri HAM Natalius Pigai, meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh,”
katanya, Senin, 29 Juni 2026.
Pigai menilai, pembentukan karakter peserta tidak harus ditempuh melalui latihan fisik yang berlebihan. Menurutnya, pendidikan bagi calon pengelola koperasi seharusnya berfokus pada tiga aspek, yakni pengetahuan, keterampilan, dan mental. Namun, kata dia, penguatan mental tidak identik dengan pendekatan militer.
Bagian yang ketiga ini (mental) tidak harus ditanamkan dengan sistem militer, tetapi sifatnya yakni disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur. Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan,”
tegasnya.
Minta Penyebab Kematian Diusut
Selain meminta evaluasi, Menteri HAM juga mendesak agar penyebab meninggalnya lima peserta diusut secara profesional dan transparan.
Menurutnya, penyelidikan penting dilakukan untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah sekaligus menjadi dasar perbaikan program serupa di masa mendatang.
Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk lakukan pemantauan di lapangan,”
ujar Pigai.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR juga mendesak penghentian sementara program tersebut dan mempertanyakan relevansi latihan bergaya militer bagi peserta yang merupakan warga sipil.
