Isu viral soal sopir truk tangki Pertamina yang dipecat lalu digantikan personel TNI mencuat di jagat maya. Hal tersebut digadang-gadang menjadi salah satu penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah.
Terkait hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga angkat suara. Perusahaan pelat merah itu membenarkan ada pengemudi yang diberhentikan karena melanggar aturan. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Adityawarman menegaskan kekosongan personel langsung diantisipasi, sehingga distribusi BBM tetap berjalan.
Bahkan penindakan terhadap awak mobil tangki (AMT) merupakan bagian dari penegakan disiplin yang berlaku di internal perusahaan.
“Kalau memang ada yang melangga, kami tindak disiplin. Kemudian sebagai backup-nya, tentu kami juga menyiapkan backup personel agar kekosongan itu tidak terjadi,”
kata Taufik usai rapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis, 16 Juli 2026.
Ia tidak merinci berapa jumlah sopir yang diberhentikan maupun jenis pelanggaran yang dilakukan. Namun, Taufik memastikan distribusi BBM tidak terganggu karena Pertamina telah menyiapkan personel pengganti.
“Itu yang kami lakukan saat ini dan ke depan,”
ujar dia.
Bantu Percepat Distribusi
Di sisi lain, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas membenarkan TNI ikut dilibatkan dalam memperkuat distribusi BBM melalui skema Bantuan Kendali Operasi (BKO).
Menurutnya, dukungan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan operasional armada di tengah meningkatnya kebutuhan BBM di sejumlah wilayah.
“Kemampuan driver ini sudah dioptimalkan dengan BKO TNI, ini jalan (berlangsung) 24 jam di seluruh wilayah,”
kata Wahyudi.
Selain mengoptimalkan personel, Pertamina juga menambah armada truk tangki dan mengatur distribusi pada dini hari agar pasokan BBM sudah tersedia di SPBU sebelum masyarakat memulai aktivitas.
Wahyudi optimistis langkah tersebut mampu mempercepat normalisasi distribusi dan mengurai antrean BBM dalam waktu dekat.
DPR Pastikan Stok Aman
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta masyarakat tidak terpancing isu yang memicu kepanikan. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, stok BBM nasional dipastikan aman dan mencukupi.
“Terkait dengan stok BBM cukup, tidak ada masalah. Jadi kami berharap tidak terjadi panic buying,”
kata Bambang.
Ia juga menegaskan harga BBM subsidi dipastikan tidak berubah hingga akhir tahun anggaran 2026 karena dijamin pemerintah dan dikawal DPR.
