Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai orientasi baru pembangunan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalur yang benar, setelah Indonesia melewati berbagai dinamika ekonomi selama 25 tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Cak Imin saat membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi“ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026 dalam rangkaian Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
Menurutnya, arah ekonomi yang kini ditempuh pemerintah bukan gagasan baru, melainkan pemikiran yang sejak lama dibawa Prabowo sebelum menjadi presiden.
Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,”
kata Cak Imin.
Sedikit Mengkritik Prabowo
Meski mendukung arah kebijakan tersebut, Cak Imin melontarkan kritik terhadap pelaksanaannya.
Menurutnya, implementasi kebijakan justru menjadi titik lemah yang membuat berbagai program belum memberikan hasil optimal.
Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada dipelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,”
ujarnya.
Ia berharap hasil diskusi tersebut tidak berhenti sebagai forum akademik semata, tetapi menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pelaksanaan kebijakan ekonomi.
Cak Imin juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir birokrasi. Menurutnya, arah baru pembangunan ekonomi tidak akan berhasil jika masih dijalankan dengan cara-cara lama.
PKB Dorong Ekonomi Kembali ke Amanat Konstitusi
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Panitia Harlah PKB ke-28, Faisol Riza, mengatakan diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya PKB mendorong pembangunan ekonomi kembali berpijak pada amanat konstitusi.
Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi,”
kata Faisol.
Senada, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Rusdi Kirana menegaskan tema ekonomi konstitusi tidak boleh berhenti sebagai jargon politik.
Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,”
ujar Rusdi.
