Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menurun tajam sekitar 30 persen dalam sembilan bulan terakhir. Hal itu berdasarkan Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai turunnya elektabilitas Presiden Prabowo tak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi. Sebab, persepsi publik terhadap kinerja presiden sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Persepsi publik terhadap kinerja presiden sangat sensitif terhadap ‘felt economy‘, yakni kondisi ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat sehari-hari. Bukan hanya angka makro yang terlihat baik di atas kertas,”
ujar Ronny kepada Owrite Jumat, 7 Agustus 2026.
Ronny menilai, meski pertumbuhan ekonomi yang diumumkan pemerintah berada di kisaran 5 persen, tetapi jika tidak menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya beli maka akan berdampak pada elektabilitas politik.
Meskipun pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5 persen lebih, jika kualitas pertumbuhan tersebut tidak inklusif, tidak menciptakan lapangan kerja yang memadai, atau tidak meningkatkan daya beli, maka secara politik itu akan tetap dihukum oleh publik,”
jelasnya.
Kunci Indikator Ekonomi
Ronny menjelaskan, ada beberapa indikator ekonomi kunci yang paling berpengaruh terhadap penurunan elektabilitas. Pertama daya beli masyarakat yang masih tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, meski inflasi secara umum masih terkendali tetapi tekanan harga pada komoditas pangan lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Walaupun inflasi headline terkendali, tekanan harga pada kelompok pangan bergejolak seringkali jauh lebih terasa bagi kelas menengah bawah,”
jelasnya.
Kedua, kondisi pasar tenaga kerja menjadi perhatian utamanya terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlambatan rekrutmen, dan meningkatnya informalitas.
Kondisi pasar tenaga kerja, terutama terkait gelombang PHK, perlambatan rekrutmen, dan meningkatnya informalitas. Bahkan ketika PMI manufaktur mulai ekspansif, jika itu belum diterjemahkan menjadi penciptaan kerja yang luas, publik tidak akan merasakan perbaikan,”
ujar Ronny.
Selain itu beberapa data ekonomi ini juga ikut menjadi perhatian masyarakat seperti:
| Indikator | Jumlah | Periode Data |
| Pekerja Terkena PHK | 32.389 orang | Januari – Juni 2026 |
| Kategori | Jumlah (Juta Orang) | Persentase (%) |
| Penduduk Bekerja | 148,19 | 95,35% |
| Pengangguran | 7,22 | 4,65% |
| Total Angkatan Kerja | 155,41 | 100,00% |
| Kategori Pekerja | Jumlah (Juta Orang) | Proporsi dari Total Bekerja (%) |
| Pekerja Penuh | 98,983 | 66,79% |
| Pekerja Paruh Waktu | 38,419 | 25,93% |
| Setengah Pengangguran | 10,787 | 7,28% |
| Total Penduduk Bekerja | 148,189 | 100,00% |
| Sektor Pekerjaan | Jumlah (Juta Orang) | Persentase (%) |
| Pekerja Formal | 60,31 | 40,70% |
| Pekerja Informal | 87,88 | 59,30% |
| Total Penduduk Bekerja | 148,19 | 100,00% |
Lebih lanjut, ketiga penurunan elektabilitas juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Menurutnya, depresiasi rupiah yang terus terjadi dapat membentuk persepsi negatif di masyarakat.
Depresiasi yang mendekati level psikologis tertentu akan cepat membentuk persepsi krisis, meskipun fundamentalnya belum tentu separah itu,”
tuturnya.
Keempat, kinerja sektor eksternal terutama lonjakan impor yang tidak diimbangi ekspor. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap defisit transaksi berjalan dan ketergantungan pada pembiayaan asing.
Di samping itu Ronny mengatakan, di luar indikator ekonomi kredibilitas kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi publik.
Ia menilai, saat publik melihat adanya inkonsistensi antara ambisi belanja negara yang besar dengan komitmen menjaga disiplin fiskal dapat menggerus kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks ini, narasi besar seperti Program Makan Bergizi Gratis atau ekspansi belanja negara akan dinilai bukan dari niatnya, tetapi dari efektivitas distribusinya dan dampaknya terhadap ekonomi riil,”
tuturnya.
Gubernur BI Jadi Penentu
Selain itu, Ronny menilai pentingnya sosok yang akan mengganti Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Sebab, figur yang terpilih akan memengaruhi kepercayaan pasar sekaligus persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Penunjukan Gubernur Bank Indonesia pengganti Perry Warjiyo, dampaknya terhadap elektabilitas Presiden akan sangat bergantung pada satu hal utama, yakni persepsi independensi dan kredibilitas,”
jelasnya.
Menurutnya, pasar dan publik tidak hanya melihat siapa sosok pengganti Perry, tetapi apakah figur tersebut mampu menjaga stabilitas moneter secara profesional, bebas dari tekanan politik jangka pendek.
Jika pengganti tersebut dipersepsikan kuat, teknokratis, dan berani mengambil kebijakan tidak populer demi stabilitas, misalnya menjaga inflasi dan nilai tukar, maka ini bisa menjadi penyangga bagi elektabilitas Presiden karena menciptakan rasa aman di pasar dan masyarakat,”
katanya.
Sebaliknya, bila penunjukan itu dianggap politis, lemah secara teknis, atau terlalu akomodatif terhadap agenda fiskal pemerintah maka risikonya akan besar. Ketidakpercayaan pasar bisa langsung tercermin pada tekanan terhadap rupiah, kenaikan yield obligasi, dan volatilitas pasar keuangan.
Efek lanjutannya adalah transmisi ke sektor riil, yaitu biaya kredit naik, investasi tertahan, dan pada akhirnya memperburuk persepsi ekonomi publik. Dalam situasi seperti itu, elektabilitas Presiden tidak hanya tergerus oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh persepsi bahwa manajemen krisisnya tidak kredibel,”
ujar Ronny.
Survei SMRC
Adapun merujuk riset temuan SMRC bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 51,1 persen.
Survei terbaru SMRC dilakukan dalam kurun waktu 5-19 Juli 2026. Angka itu turun 30,1 poin persentase dibandingkan hasil survei pada November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 81,2 persen.
Metode survei SMRC menggunakan metode double sampling dengan wawancara telepon dan tatap muka. Survei SMRC serta melibatkan 749 responden.
