Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya diukur dari capaian pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pemerintah.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kalau kita berbicara fakta ekonomi, rapor pemerintahan seharusnya tidak ditentukan oleh pemerintah sendiri, tapi dinilai berdasarkan indikator yang terukur, dibandingkan dengan kondisi awal ketika mulai memerintah, serta dibandingkan dengan target yang mereka tetapkan sendiri,”
kata Ronny kepada Owrite, Rabu, 12 Agustus 2026.
Capaian Pemerintah Tetap Patut Diapresiasi
Menurut Ronny, pemerintahan Prabowo-Gibran memang mencatat sejumlah capaian yang patut diapresiasi, seperti ketahanan pangan, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, penguatan industri strategis, serta sejumlah program sosial.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan ambisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintahan tersebut sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi, yakni menuju 8 persen.
Kalau tolok ukurnya adalah stabilitas dan kesinambungan, pemerintah bisa mengatakan ada kemajuan. Tetapi kalau tolok ukurnya adalah target transformasi ekonomi yang dijanjikan pada masa kampanye, jaraknya masih cukup jauh,”
ujarnya.
Dua Ukuran Menilai Kinerja Prabowo
Ronny menilai evaluasi terhadap pemerintahan sebaiknya menggunakan dua ukuran sekaligus. Pertama, melihat apakah kondisi ekonomi saat ini membaik dibandingkan dengan kondisi ketika pemerintahan mulai berjalan.
Kedua, melihat apakah capaian tersebut sudah sesuai dengan janji dan target yang ditawarkan kepada masyarakat saat Pilpres 2024.
Menurutnya, ukuran keberhasilan juga tidak seharusnya berhenti pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Ujian terbesar pemerintahan Prabowo adalah mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kesejahteraan yang terasa di tingkat rumah tangga,”
jelas Ronny.
Pertumbuhan 5 Persen Harus Terasa
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen akan menjadi kurang bermakna secara sosial-politik apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan berkualitas, pendapatan riil yang stagnan, tekanan terhadap kelas menengah, maupun persoalan daya beli.
Pemerintah bisa memiliki banyak proyek dan program, tetapi masyarakat pada akhirnya menilai melalui pertanyaan yang sangat sederhana: apakah pendapatan saya naik, apakah pekerjaan saya lebih aman, apakah biaya hidup lebih terkendali, apakah daya beli saya membaik, dan apakah masa depan keluarga saya lebih baik?”
tuturnya.
Karena itu, Ronny menilai optimisme pemerintah perlu ditempatkan sebagai modal untuk memperbaiki kinerja, bukan sebagai pengganti evaluasi terhadap capaian yang sudah berjalan.
Confidence harus menjadi modal untuk memperbaiki kinerja, bukan menjadi pengganti evaluasi kinerja,”
imbuhnya.
