Partai Golkar merespons usulan PKS yang mendorong Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan figur profesional dalam penyegaran kabinet.
Golkar menilai latar belakang politik maupun nonpolitik bukan jaminan seseorang memiliki kualitas dan profesionalisme. Presiden Prabowo yang punya kewenangan untuk merekrut Menteri.
Kalau urusan kabinet, sumbernya, proses rekrutmennya, distribusi ke kementeriannya seperti apa, itu kita serahkan saja kepada presiden. Kita percayakan pada presiden, karena presiden adalah user-nya,”
kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Kamis, 13 Agustus 2026.
Sarmuji mengatakan tak tepat jika profesionalisme seseorang diukur dari latar belakangnya. Figur yang berasal dari partai politik belum tentu tidak profesional. Begitu pun figur dari luar partai tak otomatis memiliki kualitas yang lebih baik.
Latar belakang dia di politik atau di tempat lain itu sebenarnya sama saja. Di partai politik juga tidak kurang orang yang memiliki profesionalisme,”
ujar Sarmuji.
Menurut dia, pemisahan antara kelompok politik dan nonpolitik juga tak terlalu relevan dalam menentukan calon menteri. Presiden diyakini akan memilih figur berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan.
Kalau ke latar belakang tidak menjamin kualitas seseorang, keprofesionalan seseorang, ya. Jadi, apalagi kalau dikotomi politik non-politik itu, menurut saya itu dikotomi yang enggak terlalu penting untuk dilihat,”
kata Sarmuji.
Respons Golkar ini berkaitan dengan dorongan PKS agar Prabowo mempertimbangkan penyegaran kabinet setelah 17 Agustus.
Anggota Komisi II DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera sebelumnya menyatakan mendukung jika Presiden Prabowo merekrut figur baru dengan kapasitas yang mumpuni.
Ketua DPP PKS itu menyampaikan reshuffle tetap merupakan kewenangan Presiden. Namun, ia meminta pertimbangan berbasis kemampuan dan rekam jejak jadi bagian penting dalam menentukan siapa yang layak masuk kabinet.
Belum dapat kabar. Intinya, itu hak prerogatif Presiden. Tapi, merit system perlu jadi pertimbangan,”
kata Mardani kepada wartawan, Minggu, 9 Agustus 2026.
Mardani juga melihat pemerintah masih menghadapi pekerjaan berat. Maka itu, menurut dia, penyegaran kabinet perlu dibarengi dengan pembenahan birokrasi agar pemerintahan dapat bekerja lebih efektif.
Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun,”
kata dia.
Ia pun terbuka terhadap kemungkinan masuknya wajah baru ke dalam Kabinet Merah Putih. Namun, ia minta Presiden tak menjadikan latar belakang partai sebagai ukuran utama.
Bagus, kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,”
ujarnya.
