Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang akan dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak mewariskan beban bagi generasi mendatang.
Puan mengatakan, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan bagi dunia usaha.
Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,”
ujar Puan dalam acara penyampaian RUU APBN 2027 Jumat, 14 Agustus 2026.
APBN 2027 Harus Berkualitas
Puan juga meminta agar belanja negara 2027 berkualitas, tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Selain itu, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.
Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,”
tuturnya.
Selain itu, DPR meminta agar Transfer ke Daerah (TKD) harus memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, APBN 2027 harus mampu mengubah hidup masyarakat menjadi lebih baik.
APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,”
terangnya.
