Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2026 dinilai ingin menonjolkan optimisme mengenai capaian kinerja pemerintah.
Namun, sederet keberhasilan yang dipaparkan Presiden disebut belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai pidato Prabowo lebih banyak ingin menonjolkan ‘keberhasilan’ pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
Prabowo menyampaikan capaian keberhasilan ekonomi serta pembangunan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat,”
kata Jamil, sapaan akrabnya kepada Owrite, Minggu, 16 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim sejumlah capaian lainnya seperti Sekolah Rakyat hingga keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan serta menurunkan harga pupuk.
Namun, menurut Jamil, capaian versi Prabowo belum sepenuhnya mencerminkan apa yang dirasakan masyarakat.
Capaian di bidang ekonomi yang disampaikan Prabowo tidak seirama dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,”
tutur Jamil.
Dia menyinggung temuan dari survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang memperlihatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo di bidang ekonomi relatif rendah.
Jamil juga menyoroti bidang politik dan demokrasi yang dinilainya tak banyak disinggung dalam pidato Presiden.
Padahal, dari temuan SMRC, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam bidang politik juga relatif rendah.
Hal serupa, kata dia, terjadi pada sektor penegakan hukum. Capaian pemerintah di bidang tersebut juga dinilai belum mendapatkan kepuasan tinggi dari masyarakat.
Prabowo juga tidak menyentuh capaian pembangunan demokrasi. Padahal, temuan SMRC, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam bidang politik juga relatif rendah,”
jelas eks Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Menurut dia, pidato Prabowo dalam sidang Tahunan MPR hanya cenderung ingin ‘menjual’ keberhasilan. Tapi, di sisi lain, masyarakat kurang merasakan pencapaian itu.
Jadi, pidato Presiden Prabowo cenderung menonjolkan keberhasilannya. Namun, capaian itu terkesan kurang dirasakan masyarakat,”
ujarnya.
Menurut Jamil, salah satu persoalan yang jadi pembeda antara capaian pemerintah dengan persepsi masyarakat terlihat dari sektor ekonomi.
Meski pemerintah menunjukkan klaim berbagai indikator kemajuan ekonomi, kondisi itu dinilai belum otomatis menyelesaikan persoalan pengangguran secara signifikan.
Belum diikuti pengurangan pengangguran secara signifikan. Bahkan saat ini ada satu juta sarjana yang menganggur,”
katanya.
Jamil mengakui sejumlah program yang disampaikan Prabowo memiliki orientasi terhadap kepentingan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih misalnya dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya justru menghadapi berbagai persoalan yang memengaruhi tingkat penerimaan publik.
Program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, banyak yang tidak mengapresiasinya,”
ujar Jamil.
Dia mengatakan demikian karena dinilainya banyak keanehan yang dirasakan masyarakat dari dua program andalan Prabowo itu.
Kasus keracunan dan korupsi di MBG dan banyak penempatan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak strategis,”
lanjut Jamil.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut pada akhirnya membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas sekaligus kredibilitas program pemerintah.
Karena itu, meskipun program itu pro rakyat, namun masyarakat pesimis terhadap Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini mengindikasikan ada masalah trust masyarakat terhadap pemerintah,”
katanya.
Lebih lanjut, Jamil menilai persoalan kepercayaan publik tak bisa diselesaikan hanya melalui pidato atau penyampaian capaian pemerintah.
Menurut dia, pemerintah perlu menunjukkan tindakan nyata agar program yang diklaim pro rakyat benar-benar memberikan manfaat sekaligus terbebas dari persoalan korupsi.
Jamil menekankan agar program Prabowo yang pro rakyat itu bisa dapat dukungan dari masyarakat maka perlu memulihkan trust. Menurut dia, meraih trust publik tentu tak cukup dengan pidato. Tapi, harus melalui tindakan nyata.
Program pro takyat itu harus benar-benar bebas dari korupsi,”
tutur Jamil.
Karena itu, Jamil mendorong pengawasan terhadap seluruh program pemerintah diperkuat. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan program yang menyasar masyarakat tidak disalahgunakan dan benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Bahkan Prabowo harus menggaransi semua programnya terbebas dari korupsi, termasuk menindak dengan tegas para koruptor,”
ujar Jamil.
