Rencana pembiayaan motor listrik nasional (Molinas) dengan uang muka atau DP 0 persen serta cicilan terjangkau perlu pembahasan lebih lanjut. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah menentukan kelompok masyarakat yang tepat untuk menjadi sasaran program.
Skema tanpa uang muka berpotensi mengurangi beban biaya awal bagi konsumen. Namun, perusahaan pembiayaan tetap harus memastikan calon pembeli memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban cicilan hingga lunas.
Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu berpendapat skema DP 0 persen dapat menjadi langkah efektif untuk mempercepat adopsi motor listrik, terutama sisi keterjangkauan.
Penghapusan biaya uang muka dapat mengurangi salah satu hambatan terbesar masyarakat ketika hendak membeli kendaraan baru, yakni besarnya dana yang harus disiapkan pada awal transaksi.
Namun, kebijakan tersebut juga dinilai memiliki risiko apabila tidak dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran konsumen.
“Skema DP nol atau rendah, bunga cicilan yang lebih ringan, serta program tukar tambah motor bensin lama berpotensi membuat biaya untuk beralih ke motor listrik menjadi jauh lebih terjangkau. Di saat yang sama, konsumen juga bisa mendapatkan akses terhadap biaya energi harian yang lebih rendah,”
kata Yannes kepada owrite.id, dikutip pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Harga Motor Jadi Penentu
Efektivitas program DP 0 persen belum dapat diukur secara menyeluruh karena harga akhir motor listrik dan detail mekanisme pembiayaan masih belum diketahui sepenuhnya.
Pada praktiknya, masyarakat tetap membandingkan sebelum memutuskan. Konsumen akan melihat besaran cicilan serta harga motor listrik dibandingkan dengan kendaraan bermotor bensin, baik dalam kondisi baru maupun bekas.
Karena itu, lanjut Yannes, DP 0 persen saja belum tentu menjadi faktor utama yang membuat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Keterjangkauan harga harus berjalan beriringan dengan dukungan ekosistem kendaraan listrik.
Konsumen perlu mendapatkan akses yang mudah terhadap fasilitas pengisian daya atau battery swapping. Ketersediaan bengkel, suku cadang, serta layanan purnajual juga menjadi faktor penting sdebelum memutuskan membeli motor listrik.
“Kuncinya bukan sekadar DP nol. Hal yang lebih penting adalah apakah harga akhir benar-benar masuk dalam jangkauan masyarakat menengah ke bawah? Apakah potongan insentif terasa nyata, infrastruktur charging atau battery swapping, bengkel, suku cadang, dan layanan purnajual tersedia secara luas?”
tambah Yannes.
Keberadaan ekosistem yang memadai, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga pembelian, tetapi juga merasa yakin bahwa kendaraan yang mereka pilih dapat digunakan dan dirawat dalam jangka panjang.
Cicilan Murah Belum Jaminan Laris
Skema pembiayaan yang ringan memang dapat membantu masyarakat memiliki motor listrik dengan beban awal yang lebih kecil. Namun, kebijakan tersebut belum otomatis menjamin perpindahan pengguna secara besar-besaran.
Jika harga kendaraan masih dianggap tinggi, fasilitas pengisian daya sulit ditemukan, atau layanan purnajual belum tersedia secara luas, konsumen dapat tetap memilih motor bensin yang sudah lebih familiar.
“Kalau faktor-faktor tersebut belum terpenuhi, pembiayaan murah saja belum tentu cukup untuk menciptakan adopsi motor listrik secara massal,”
ujar Yannes.
Dengan demikian, program DP 0 persen dan cicilan murah untuk motor listrik nasional perlu dirancang secara lebih selektif. Pemerintah dan industri pembiayaan perlu mempertimbangkan kemampuan bayar konsumen sekaligus memastikan insentif benar-benar bermanfaat.
Jika harga, pembiayaan, infrastruktur, dan layanan purnajual dapat berjalan bersama, program tersebut berpotensi mempercepat penggunaan motor listrik di Indonesia.
Sebaliknya, apabila hanya mengandalkan DP 0 persen tanpa memperkuat faktor pendukung lain, kebijakan tersebut berisiko tidak menghasilkan adopsi motor listrik secara luas.
