Presiden Prabowo Subianto optimistis dengan capaian pemerintahannya yang hampir memasuki dua tahun. Namun, klaim bahwa rapor pemerintahannya sudah “oke” dinilai masih menyisakan persoalan jika diukur dari kondisi nyata masyarakat, terutama dari sisi kualitas pekerjaan dan kemiskinan.
Prabowo sebelumnya menyebut pemerintah kini dapat berdiri dengan penuh kepercayaan diri di hadapan masyarakat lantaran berbagai program prioritas mulai menunjukkan hasil.
Saya kira dua tahun, bolehlah kita ya, rapor kita oke. Menurut saya ya, kita sekarang berjalan, berdiri menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia, penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata,”
kata Prabowo saat menghadiri peluncuran buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia di Djakarta Theater, Jakarta, pada 7 Agustus lalu.
Pengamat Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari turunnya angka pengangguran.
Pasar kerja memberikan gambaran yang lebih nyata,”
kata Achmad pada Owrite, Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia juga menyoroti tingkat pengangguran yang memang turun menjadi 4,65 persen. Namun, pada saat yang sama, rata-rata upah buruh pada Mei 2026 hanya sekitar Rp3,39 juta per bulan.
Pengangguran memang turun menjadi 4,65 persen, tetapi rata-rata upah buruh pada Mei 2026 hanya sekitar Rp3,39 juta per bulan. Ekonomi bisa tumbuh tanpa otomatis menghasilkan pekerjaan berkualitas dengan pendapatan memadai,”
ujarnya.
Kualitas Hidup Pekerja
Menurut Achmad, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kehidupan pekerja.
Karena itu, penilaian terhadap rapor pemerintah seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga memperhitungkan kualitas pekerjaan dan tingkat pendapatan yang diterima masyarakat.
Hal serupa terlihat pada kemiskinan. Penurunan menjadi 8,07 persen adalah kemajuan, tetapi masih ada 22,93 juta penduduk miskin,”
tutur Achmad.
Tak hanya itu, perbaikan angka kemiskinan juga belum merata antarwilayah. Achmad mencatat tingkat kemiskinan perkotaan berada di sekitar 6,34 persen, sedangkan di perdesaan masih mencapai 10,67 persen.
Ketimpangan Jadi Pengingat
Menurut Achmad, ketimpangan tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja pemerintah perlu melihat kelompok masyarakat yang masih tertinggal di tengah berbagai indikator makroekonomi yang membaik.
Ini menunjukkan bahwa pertanyaan kebijakan tidak boleh berhenti pada apakah kemiskinan turun, tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan: siapa yang belum menikmati pertumbuhan?”
tutupnya.
