Klaim Presiden Prabowo Subianto bahwa rapor hampir dua tahun pemerintahannya “oke” dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pemerintah.
Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pemerintah masih harus membuktikan bahwa berbagai capaian tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Survei publik juga harus dibaca hati-hati. Indonesia Political Opinion pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026 mencatat sekitar 63 persen responden puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,”
kata Achmad pada Owrite, Kamis, 20 Agustus 2026.
Sebagian Kecil Bilang Puas
Ia mengatakan hanya sebagian kecil responden yang menyatakan sangat puas, sementara sekitar sepertiga lainnya masih menyatakan tidak puas.
Angka ini menunjukkan pemerintah masih memiliki modal politik. Tetapi dukungan politik bukan cek kosong,”
ujarnya.
Selain itu, Achmad menilai masyarakat tidak mengukur kondisi ekonomi hanya berdasarkan angka pertumbuhan, tingkat kemiskinan, maupun pengangguran. Ukuran yang lebih konkret justru muncul dari pengalaman ekonomi sehari-hari.
Karena itu, Achmad mengingatkan pemerintah tidak boleh menganggap keresahan masyarakat yang muncul di tengah membaiknya sejumlah indikator makroekonomi semata-mata sebagai persoalan komunikasi publik.
Pemerintah akan keliru apabila menganggap jarak antara statistik makro dan keresahan masyarakat hanya sebagai persoalan komunikasi. Bisa jadi persoalan sebenarnya adalah distribusi hasil pembangunan,”
bebernya.
Menurutnya, titik tersebut menjadi penting dalam menguji klaim rapor pemerintahan Prabowo sudah “oke”. Sebab, keberhasilan program pemerintah semestinya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah program, atau banyaknya penerima manfaat, tetapi dari perubahan kualitas hidup masyarakat.
Jangan Lihat Jumlah Penerima
Ia pun mengakui berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur desa, serta program sosial lainnya memiliki manfaat bagi masyarakat. Namun, pemerintah dinilai tidak boleh berhenti pada capaian kuantitatif berupa jumlah penerima atau besarnya cakupan program.
Untuk MBG, misalnya, ukurannya bukan hanya berapa juta porsi telah dibagikan, tetapi apakah status gizi anak membaik,”
tuturnya.
Hal serupa berlaku pada layanan kesehatan. Pemerintah seharusnya tidak hanya menghitung jumlah masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan, tetapi juga menilai dampak pemeriksaan tersebut terhadap deteksi dan penanganan penyakit.
Sementara untuk sektor ketenagakerjaan, ia menilai pemerintah perlu melihat kualitas pekerjaan yang tercipta.
Untuk lapangan kerja, bukan sekadar berapa orang bekerja, tetapi apakah pekerjaan tersebut formal, produktif, dan memberikan upah layak,”
imbuhnya.
