Penanganan darurat setelah gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dipercepat.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Ende menggelar pertemuan dengan 21 camat se-Kabupaten Ende.
Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk menyatukan strategi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama proses penanganan bencana.
Forum tersebut berlangsung di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, Kota Ende, Jumat, 21 Agustus 2026 malam.
Pertemuan antara BNPB dan para camat menjadi bagian dari pendampingan terhadap pemerintah daerah di NTT. Koordinasi hingga tingkat kecamatan dinilai penting agar proses penanganan darurat berjalan lebih efektif.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pengelolaan data kebencanaan. Informasi dari tingkat desa dan kecamatan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan warga, menetapkan wilayah prioritas, hingga mengatur penyaluran bantuan.
Melalui forum ini sesuai arahan Kepala BNPB, kami terus menguatkan sinergi hingga tingkat kecamatan untuk mengurai permasalahan di lapangan. Sehingga solusi seperti persoalan pendataan dan distribusi bisa kita selesaikan,”
ujar Jahidin Chillo, Tenaga Ahli BNPB yang sekaligus menjadi Koordinator BNPB wilayah Ende, Jumat, 21 Agustus 2026.
6.931 KK Terdampak
Pendataan warga terdampak terus diperbarui seiring proses verifikasi langsung di lapangan. Dari hasil pemutakhiran data bersama 21 camat, tercatat sebanyak 6.931 kepala keluarga (KK) terdampak gempa di Kabupaten Ende.
Angka tersebut masih menjadi bagian dari proses validasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Data yang terverifikasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan distribusi logistik. Pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan prioritas, jenis bantuan yang diperlukan, hingga metode pengiriman yang paling sesuai.
Data dan informasi ini penting sebagai dasar kita untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan. Ini yang terus kita optimalkan sehingga harapannya tidak ada lagi laporan yang menyatakan bahwa masyarakat belum menerima bantuan,”
jelas Chillo.
BNPB meminta pemerintah kecamatan berperan aktif sebagai penghubung antara masyarakat dengan BPBD Kabupaten Ende.
Para camat diharapkan memastikan kondisi dan kebutuhan warga terdampak tercatat dengan baik. Informasi tersebut kemudian dapat diteruskan kepada BPBD untuk menjadi dasar dalam menentukan penyaluran bantuan.
Dalam pertemuan itu, turut dibahas distribusi bantuan yang telah tersedia di gudang BPBD Kabupaten Ende. Bantuan tersebut berasal dari BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah lain, serta pihak dunia usaha.
5.000 Paket Bantuan
Untuk mempercepat penyaluran, camat diberikan kesempatan mengambil bantuan dari gudang BPBD dan mengoordinasikan distribusinya ke wilayah masing-masing.
Langkah tersebut diharapkan mampu memangkas waktu tunggu sehingga bantuan tidak terlalu lama tersimpan di gudang dan bisa segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kendala transportasi juga menjadi perhatian. Kecamatan yang mengalami keterbatasan armada dapat melaporkan kondisi tersebut kepada BPBD Kabupaten Ende.
Selanjutnya, BPBD bersama pihak terkait akan mengatur penggunaan kendaraan yang tersedia untuk mendukung pengiriman logistik.
Hingga Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 20.00 WITA, sekitar 5.000 paket bantuan telah dikirimkan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Ende. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 paket dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya.
Penyaluran bantuan akan terus dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pendataan serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Hingga Jumat malam menurut data yang kita peroleh sebanyak kurang lebih 5.000 paket bantuan sudah kita salurkan. Secara bertahap kita akan terus mendistribusikan kepada masyarakat terdampak musibah ini,”
terang Chillo.
BNPB Pastikan Bantuan
BNPB menekankan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang tersedia. Kecepatan, ketepatan, dan pemerataan distribusi menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Karena itu, pemerintah kecamatan hingga desa memiliki peran strategis untuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam proses pendataan maupun distribusi bantuan.
Koordinasi antara BNPB, Pemerintah Kabupaten Ende, BPBD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa akan terus diperkuat. Pemutakhiran data yang konsisten diharapkan dapat membuat penyaluran logistik semakin tepat sasaran.
Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap penanganan darurat pascagempa Flores dapat berlangsung lebih efektif.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, sekaligus menjadi pijakan awal untuk mempercepat pemulihan dan membantu warga kembali menjalani kehidupan dengan kondisi yang lebih aman.
