Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai mengkritik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan Tengah di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Janang menilai kunjungan Presiden yang berlangsung kurang dari satu hari belum cukup untuk menjadi dasar penilaian dan penetapan kebijakan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
“Menurut kami ada beberapa kebijakan yang bersilangan di Kalteng, (berdasar) informasi adalah perintah dan instruksi langsung dari Presiden yaitu memobilisasi tentara dan beberapa alat pemadam untuk pemadaman di Kalteng,”
kata Janang dalam acara konferensi pers Walhi, Rabu, 26 Agustus 2026.
Tak Tahu Akar?
Dia pun mempertanyakan efektivitas langkah tersebut dalam mengatasi persoalan karhutla secara menyeluruh. Menurutnya, kunjungan Presiden lebih banyak berfokus pada upaya pemadaman api tanpa membahas akar persoalan kebakaran.
“Satu hal yang ingin kami tekankan dalam konteks kunjungan Prabowo ini adalah kunjungan yang hanya dalam kurun waktu tidak sampai satu hari, kemudian melegitimasi sebuah kebijakan yang sebenarnya hari ini menjadi sebuah kebijakan yang dikatakan tepat dan akurat,”
ujar dia.
Janang menilai kebijakan tersebut belum dapat dianggap representatif untuk menjadi kebijakan yang baik dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
“Kebanyakan hanya fokus pada konteks memadamkan api, tapi tidak pernah berbicara soal bagaimana akar persoalan di balik kebakaran,”
tegas dia.
Belajar Dahulu
Dia juga meminta Presiden Prabowo dan tim ahli lebih banyak mempelajari persoalan karhutla di sana, sebab kebakaran yang terjadi saat ini bukan persoalan baru lantaran telah berulang dalam beberapa tahun terakhir.
“(Karhutla) di Kalteng ini sejak 2015, 2019, 2023. Bahkan 2026 ini yang terbesar. Saya rasa (pemerintah) cukup banyak belajar tentang kesalahan. Kalau masih mengulangi kesalahan artinya saya tidak tahu menyebutnya sebagai apa,”
tutup Janang.
