Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti pentingnya kejujuran dalam komunikasi pemerintah kepada publik.
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan strategi komunikasi untuk membangun citra positif karena masyarakat pada akhirnya mampu menilai apakah informasi yang disampaikan benar-benar jujur atau sekadar dikemas untuk kepentingan tertentu.
Tapi ada juga beberapa cara komunikasi yang menurut saya perlu kebutuhan terhadap kejujuran. Karena kejujuran itu kan tidak bisa dimanipulasi,”
ujarnya kepada Owrite, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Feri Amsari, persoalan kejujuran menjadi sangat krusial ketika pemerintah menyampaikan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sebab, sekali publik menemukan adanya ketidakjujuran, persoalannya dapat berkembang jauh melampaui sekadar buruknya komunikasi.
Orang tahu ini sedang jujur atau tidak. Dulu saya ingat Presiden Bill Clinton, ketika skandal dia dengan Monica Lewinsky itu dibicarakan publik,”
ujarnya.
Feri kemudian mengingatkan bahwa terbongkarnya ketidakjujuran pejabat publik, dapat membawa konsekuensi serius terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
Bahkan, untuk institusi sebesar Istana Kepresidenan dan seorang presiden, dampaknya dinilai bisa merembet ke berbagai aspek pemerintahan.
Pada titik itu ketidakjujuran sudah diketahui orang. Dan untuk sekelas Istana, White House bahkan Presiden, menurut saya itu malah akan berdampak ke banyak hal,”
jelasnya.
Berdasarkan Kejujuran
Lebih jauh dia mempertanyakan apakah figur-figur yang berada di lingkungan Istana mampu membangun keyakinan publik bahwa setiap informasi yang disampaikan pemerintah memang didasarkan pada kejujuran.
Jangan-jangan setelah itu kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan yang tidak jujur juga. Nah, figur-figur Istana mampu nggak memberikan rasa kejujuran itu ke publik?,”
ungkapnya.
Feri Amsari menilai, tantangan pemerintah bukan sekadar membuat komunikasi terlihat meyakinkan. Lebih dari itu, pesan yang disampaikan harus memiliki dasar yang dapat dipercaya sehingga publik tidak merasa sedang diarahkan untuk menerima sebuah narasi tertentu.
Komunikasi yang dibangun tanpa fondasi kejujuran justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Ketika publik mulai meragukan informasi yang disampaikan, keraguan tersebut berpotensi meluas hingga mempertanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah.
