Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggaran untuk pembukaan rekening bank secara massal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp11 triliun.
Purbaya mengatakan, sampai saat ini belum dilakukan perhitungan berapa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk program pembukaan rekening ini. Pemerintah sendiri berencana memberikan saldo awal ke rekening sebesar Rp50.000.
Kan belum Rp11 triliun, ini anggarannya masih belum dihitung,”
kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Purbaya menilai, anggaran untuk program ini tidak akan mencapai Rp11 triliun. Sebab, pemerintah masih perlu melihat data jumlah penduduk dan kelompok usia yang menjadi sasaran program.
Tapi saya yakin nggak akan sampai Rp11 triliun, nggak sampai 200 juta kali, memang usia di atas 70 tahun segitu? Nanti kita lihat deh, itu memang belum clear angkanya berapa,”
tuturnya.
Purbaya mengaku belum bisa mengeluarkan angka resmi berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Namun, berdasarkan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencapai Rp11 triliun.
Waktu dapat di sana itu waktu sama Pak Presiden nggak keluar angka segitu, itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kita lihat seperti apa,”
tuturnya.
Purbaya mengatakan, untuk masyarakat yang sudah memiliki rekening tidak akan menjadi sasaran program ini. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kan yang udah punya mungkin juga nggak dibukain kan. Nanti kita lihat, saya belum tahu detailnya,”
jelasnya.
Bukan Akhir Tahun
Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa pembukaan rekening ini ditargetkan akan berjalan sebelum akhir 2026. Namun, Purbaya mengatakan bahwa program ini tidak akan dijalankan tahun ini.
Menurutnya program tersebut lebih realistis dimulai pada tahun depan. Hal ini melihat dari kesiapan anggaran, penggabungan data antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Bank Indonesia (BI).
Kalau anggaran tahun ini kan ada mepet seharusnya mulai tahun depan, mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dari BI, itu pasti perlu waktu untuk merapikan itu semua. Nggak langsung besok siap,”
imbuhnya.
Pernyataan Airlangga
Sebelumnya, Menko Airlangga mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk membuka rekening masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebesar Rp11 triliun.
Dari APBN (dananya). Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti sekitar Rp11 triliun lah,”
kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Airlangga mengatakan, untuk masyarakat yang sudah memiliki rekening akan tetap memperoleh saldo awal dari pemerintah. Namun, kebijakan teknis masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Tetap dapat juga. Kita akan siapkan dalam waktu dekat rollout-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,”
jelasnya.
Airlangga mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan kebijakan teknis mengenai pembukaan rekening. Namun, pembukaan rekening ini ditargetkan akan berjalan sebelum akhir 2026.
Insya Allah kita sudah bisa mulai (sebelum akhir tahun),”
kata Airlangga.
