OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Sudaryono memperkenalkan tujuh gebrakan MBG 2.0, mulai dari pemberantasan calo, efisiensi anggaran Rp44 triliun, keamanan pangan, hingga pengawasan berbasis AI.
Oleh Ani Ratnasari
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan Transformasi MBG 2.0 di era kepemimpinannya pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia mengungkapkan ada tujuh perubahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak lagi sekedar mengejar distribusi jutaan porsi makanan, BGN kini mulai mendorong perubahan tata kelola MBG, mulai dari pengadaan bebas calo hingga pengawasan dapur berbasis AI.
Lantas, apa saja tujuh perubahan yang dibawa Sudaryono dalam transformasi MBG 2.0?
Iklan
Dalam MBG 2.0, BGN menargetkan penghapusan praktik percaloan. Sudaryono menegaskan tidak boleh ada lagi pihak yang mengambil keuntungan hanya dengan menjadi perantara tanpa berkontribusi dalam pelaksanaan program.
Sudaryono juga mengungkapkan akan melakukan pembenahan di pengadaan barang dan jasa, serta menghentikan pengadaan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pemenuhan gizi penerima manfaat.
Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,”
ujar Sudaryono, dikutip dari siaran pers BGN, Kamis, 29 Oktober 2026.
Perubahan berikutnya menyasar skema pemberian insentif kepada pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika sebelumnya skema insentif sebesar Rp6 juta per hari berubah menjadi Rp2.000 per porsi.
Dengan sistem baru ini, pembayaran disesuaikan dengan jumlah makanan yang benar-benar diproduksi. Bahkan, Sudaryono juga mengklaim pembenahan tata kelola anggaran tersebut menghasilkan efisiensi hingga Rp44 triliun dalam 100 hari kepemimpinannya.
Angka itu terdiri atas efisiensi anggaran BGN Rp38 triliun, insentif yayasan Rp2,5 triliun, operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account fiktif sekitar Rp500 miliar.
MBG 2.0 juga kan membenahi persoalan keamanan pangan. Sekarang BGN mewajibkan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta menerapkan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan dari hulu hingga hilir.
Pengawasan dilakukan sejak pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. BGN juga memperkuat pengawasan melalui inspeksi mendadak, penggunaan juru masak berpengalaman, serta penerapan standar keamanan pangan.
BGN juga mengubah pola pengawasan dapur MBG. Jika sebelumnya pengawasan dinilai belum optimal, kini lembaga tersebut mengandalkan kombinasi pemantauan digital dan pemeriksaan langsung.
Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi pemantauan melalui Zoom, inspeksi mendadak, pemasangan CCTV yang terhubung ke pusat, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Sudaryono menegaskan pengawasan harus berjalan beriringan dengan penindakan terhadap pelanggaran.
Dalam transformasi MBG 2.0, BGN menggandeng banyak pihak untuk menyukseskan program ini, mulai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Selain itu, BGN juga mengembangkan Radar MBG sebagai sarana transparansi informasi kepada masyarakat, termasuk untuk melihat menu harian yang disajikan.
BGN juga menyiapkan platform LokaMBG untuk membantu pengadaan bahan baku secara lebih transparan. Platform tersebut ditujukan untuk mempertemukan kebutuhan dapur dengan pemasok, sekaligus menekan resiko mark up dan monopoli dalam rantai pasok.
Perubahan berikutnya menyasar pola komunikasi BGN dengan masyarakat. Lembaga tersebut menyatakan akan membuka ruang pengaduan dan menindaklanjuti laporan terkait pelaksanaan MBG.
Salah satu saluran yang disiapkan adalah PO BOX untuk menerima aspirasi maupun laporan masyarakat.
Sudaryono menekankan bahwa kritik dan masukan publik diperlukan sebagai bagian dari evaluasi program. Dengan demikian, laporan mengenai kualitas makanan, pelayanan dapur, maupun persoalan distribusi diharapkan dapat menjadi bahan pembenahan.
Perubahan terakhir berkaitan dengan penentuan sasaran penerima manfaat. BGN menyatakan pelaksanaan MBG akan lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan angka stunting tinggi.
Ini sekaligus jadi upaya untuk memastikan program MBG tidak hanya menjangkau sekolah atau daerah yang sudah memiliki akses memadai.
Selain tujuh perubahan tersebut, BGN turut mendorong inovasi penyajian MBG melalui model prasmanan di sekolah.
Melalui sistem ini, siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dengan tetap mengikuti aturan pelayanan dan ketersediaan makanan.
Model ini diharapkan membantu menyesuaikan porsi makanan sekaligus mengurangi sisa makanan. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kesiapan sekolah, dapur, distribusi, serta pengawasan keamanan pangan.
MBG bukan sekadar membagikan makanan. Kita ingin memastikan makanan yang disajikan berkualitas, aman, memenuhi kebutuhan gizi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia,”
tutur Sudaryono.
Iklan
